Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2025 | 03:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terlalu sering cawe-cawe di berbagai isu publik. 

“Sejak awal menjabat, publik justru disuguhi komentar yang berlebihan. Dari membandingkan kinerja ekonomi era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, menyindir balik kritikan akademisi, sampai cawe-cawe soal laporan direksi BUMN di media. Padahal yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata menjaga ekonomi, bukan polemik,” kata Direktur Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi  Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

Menurut dia, posisi Menteri Keuangan adalah kunci stabilitas fiskal negara. Terlalu reaktif menanggapi kritik publik hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari tugas utama.


“Kalau setiap isu ditanggapi dengan komentar di media, kapan ada waktu merumuskan kebijakan fiskal yang kuat? Menkeu harus tunjukkan dulu hasil kerja. Adu argumen di ruang publik bukan prioritas, yang utama adalah kebijakan nyata untuk rakyat,” tegasnya.

Murmahudi menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari pelemahan daya beli, ancaman perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, hingga penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Kondisi ini, kata dia, menuntut konsentrasi penuh dari Menkeu.

“Menkeu merupakan ujung tombak pertahanan ekonomi nasional. Publik ingin kepastian bahwa APBN dikelola dengan hati-hati, subsidi tepat sasaran, dan fiskal tetap sehat. Jangan sampai energi habis untuk klarifikasi dan sindir-menyindir. Yang ditunggu publik langkah nyata, bukan drama,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya