Berita

Ilustrasi

Politik

Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Minta Program MBG Dihentikan Sementara

SABTU, 20 SEPTEMBER 2025 | 22:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai gagal memberi jaminan gizi sehat bagi anak-anak sekolah. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan program tersebut.

Sejak diluncurkan Januari 2025, MBG tercatat memicu 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Sejumlah kasus bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa dan melumpuhkan kegiatan belajar.

Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menegaskan MBG dijalankan terburu-buru tanpa tata kelola jelas, yang menjadi alarm untuk evaluasi total.


"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025," kata Diah dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 20 September 2025.

"Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," imbuhnya.

Selain keracunan, CISDI menyoroti menu MBG yang dipenuhi pangan ultra proses tinggi gula, garam, dan lemak. Hal ini dikhawatirkan memicu obesitas dan bertolak belakang dengan tujuan peningkatan gizi.

“Masuknya pangan ultra proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan remaja. Efeknya justru kontraproduktif dengan tujuan awal MBG yaitu memperbaiki status gizi anak Indonesia,” ujar Diah.

Diah mengatakan, absennya payung hukum MBG dan panduan teknis juga minimnya sistem pengawasan telah memicu berbagai macam persoalan di lapangan. 

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak penerima manfaat program ini, khususnya anak usia sekolah. 

“Karenanya, CISDI mendesak pemerintah memenuhi hak penerima manfaat program MBG untuk memperoleh makan bergizi yang aman dan berkualitas. Agar evaluasi berjalan efektif, pemerintah harus memoratorium program MBG terlebih dahulu,” tambahnya.

Klaim pemerintah bahwa program dapat disempurnakan sembari berjalan disebut gagal karena kasus keracunan terus berulang dan bertambah. 

“Apabila pemerintah bersikukuh menjalankan MBG tanpa evaluasi total, dikhawatirkan kasus keracunan MBG akan terus terjadi dan mengancam kesehatan anak-anak,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya