Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Walikota Balikpapan Rahmat Mas'ud. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
Masalah krisis sampah terus menjadi perhatian Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan krisis sampah menjadi masalah ekologis seperti banjir besar yang terjadi di Bali.
Setelah sebelumnya menemui Walikota Palembang, Eddy Soeparno melanjutkan perjalanan menemui Walikota Balikpapan Rahmat Mas'ud.
Pertemuan dilaksanakan di Balaikota Balikpapan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten 1 Walikota Balikpapan.
Eddy menyampaikan dukungannya kepada Walikota untuk solusi komprehensif mengingat sampah di kota Balikpapan jumlahnya cukup besar, tetapi belum masuk dalam cakupan revisi perpres pengelolaan sampah yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.
Oleh karena itu, Eddy berkomitmen untuk membantu mencari solusi yang terbaik agar sampah yang jumlahnya kurang lebih 500 ton perhari itu bisa juga diurai.
"Kemudian bisa dijadikan bagian dari pembangkit sampah energi listrik yang memang akan kita bangun di 33 tempat di seluruh indonesia untuk bisa mengurangi permasalahan sampah yang saat ini sudah masuk fase darurat," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 20 September 2025.
"Diharapkan tahun 2028 dengan adanya pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) ini kita sudah bisa menyelesaikan kurang lebih 60-70 persen permasalahan sampah nasional," lanjutnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, sampah setiap hari bertambah seiring penduduk juga bertambah, sehingga harus ada penyelesaian komprehensif.
"Terutama yang terdampak adalah kota kota besar yang intensitas aktivitas ekonomi penduduknya tinggi kegiatannya tinggi dan sampah yang dihasilkan juga banyak dalam bentuk sisa makanan dan plastik," tuturnya.
Salah satu solusi yang didorong Eddy adalah penyelesaian untuk kota-kota yang sampahnya kurang dari 1.000 ton per hari agar tetap bisa menerapkan teknologi waste to energy
"Kami mendengar masukan dari Pak Wali dan menyerap semua aspirasinya, terutama berkaitan dengan jumlah sampah per hari yang kurang dari 1.000 ton," katanya.
"Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup termasuk juga Kemenko Pangan untuk menyampaikan aspirasi kota-kota yang memiliki sampah dibawah seribu atau dua ribu ton," demikian Eddy.
