Berita

Anggota DPR Belanda Esther Ouwehand. (Foto: Instagram @estherouwehandpvdd)

Dunia

Anggota DPR Belanda Diusir Usai Pakai Baju Motif Bendera Palestina

SABTU, 20 SEPTEMBER 2025 | 15:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Anggota DPR Belanda, Esther Ouwehand, diminta meninggalkan ruang sidang parlemen setelah mengenakan blouse berwarna bendera Palestina saat debat anggaran nasional. Ketua DPR Belanda, Martin Bosma, bahkan secara langsung menegur Ouwehand menilai pakaian tersebut melanggar prinsip netralitas. 

“Saya merasa keberatan Anda sekarang berdiri di sini dengan bendera ini,” kata Bosma, dikutip Al Jazeera pada Sabtu, 20 September 2025.

Ouwehand sempat membela diri dengan menegaskan bahwa tidak ada aturan tertulis yang melarangnya berbicara dengan pakaian berwarna tertentu. Di hadapan forum, Ouwehand menegaskan sikapnya untuk terus bersuara mengenai nasib warga Gaza yang menurutnya merupakan kelompok paling rentan. 


“Kami berdiri di sini sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina, tapi yang paling penting adalah semua nilai yang tidak berdaya. Kita hanya bisa maju jika berani menempatkan kelompok yang paling rentan sebagai pusatnya,” tegasnya.

Ouwehand akhirnya keluar ruangan dan berganti dengan setelan merah muda berbintik hitam serta celana hijau, seperti buah semangka.

Simbol semangka ini juga menjadi tanda solidaritas Palestina sejak 1967 ketika pengibaran bendera Palestina dilarang di wilayah pendudukan Israel.

Ouwehand termasuk sedikit politisi Belanda yang konsisten menyuarakan dukungan untuk Gaza. Partainya, Partij voor de Dieren (PvdD), juga berulang kali menyerukan gencatan senjata di Palestina.

Menurut laporan de Volkskrant, konvensi parlemen Belanda memang mengharuskan anggota DPR menjaga netralitas dan tidak menyampaikan pesan politik lewat pakaian atau atribut. Kasus serupa sebelumnya juga terjadi ketika sidang harus ditangguhkan akibat anggota parlemen sayap kanan mengenakan atribut anti-aborsi yang kontroversial.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya