Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 19 September 2025 (Foto: Sekretariat Presiden)

Bisnis

Menkeu Beberkan Strategi Pemerintah Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 22:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah sedang merancang skema berorientasi pasar (market based) untuk mendorong pemilik dana asal Indonesia menempatkan simpanan dolarnya di dalam negeri alih-alih di luar negeri. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.

Menurut Purbaya, skema yang tengah disusun ini dirancang agar bisa dijalankan dalam waktu singkat. 


Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat cadangan devisa nasional, menambah suplai dolar di perbankan, sekaligus mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis pemerintah.

“Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tadi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali,” ujar Purbaya.

Menkeu mengungkapkan, aliran dana valuta asing (valas) ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian WNI menjadi perhatian pemerintah. 

Melalui pemberian insentif yang menarik, ia berharap dana tersebut dapat ditahan agar tidak terus mengalir ke luar negeri.

“Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negara orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar,” jelasnya.

Menkeu Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan memastikan agar dana yang berhasil ditarik masuk ke dalam negeri tidak kembali keluar, sehingga mampu memperkuat cadangan devisa dan menjaga ketersediaan pasokan dolar di perbankan domestik.

“Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi, dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya