Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Menkeu Sindir Standar Ganda Fiskal: Negara Maju Boleh Utang Besar, Indonesia Tidak?

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 20:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir standar ganda dalam penilaian fiskal global, dengan menyinggung pengalaman pribadinya saat berdiskusi dengan ekonom Jepang, Takatoshi Ito, salah satu pencetus Abenomics.

Purbaya menceritakan pada tahun 2002 dirinya pernah membantu Ito menyusun model fiskal untuk masukan kepada pemerintah Indonesia. 

Saat itu, rasio utang Jepang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 125 persen, namun tetap dianggap wajar.


"Dan dia ngajarin kita nggak boleh (di atas) 3 persen. Saya tanya dong ke dia, orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh diatas 3 persen. Kenapa kamu lebih dan rasio hutang kamu 125 persen ke PDB?" tanya Purbaya ke Ito kala itu, dalam konferensi pers, pada Jumat, 19 September 2025. 

Menurutnya, jawaban Ito menunjukkan adanya privilege yang hanya dimiliki negara-negara maju.

“(Kata Ito) itu pertanyaan bagus. Tapi kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang. Kan (itu) kurang ajar, suka-suka dia. Enggak ada teorinya,” lanjut Purbaya menirukan.

Selain itu Purbaya juga menyinggung praktik negara-negara maju lain yang justru kerap melampaui batas defisit maupun rasio utang yang pernah ditetapkan sendiri.

Sebagai contoh, aturan dalam Maastricht Treaty di Eropa yang membatasi defisit maksimal 3 persen dan utang 60 persen dari PDB.

“Sekarang hampir semua negara Eropa melanggar itu, hampir semua yang pernah bilang melanggar. Amerika juga sama, defisitnya mungkin 6 persen, rasio utangnya di atas 100 persen PDB,” jelasnya.

Purbaya menilai fundamental fiskal Indonesia jauh lebih sehat dengan pengaruh dan stabilitas fiskal yang lebih terjaga dibanding banyak negara maju.

“Seandainya kita kepepet, seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita enggak boleh,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya