Menkeu Sindir Standar Ganda Fiskal: Negara Maju Boleh Utang Besar, Indonesia Tidak?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir standar ganda dalam penilaian fiskal global, dengan menyinggung pengalaman pribadinya saat berdiskusi dengan ekonom Jepang, Takatoshi Ito, salah satu pencetus Abenomics.

Purbaya menceritakan pada tahun 2002 dirinya pernah membantu Ito menyusun model fiskal untuk masukan kepada pemerintah Indonesia. 

Saat itu, rasio utang Jepang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 125 persen, namun tetap dianggap wajar.

"Dan dia ngajarin kita nggak boleh (di atas) 3 persen. Saya tanya dong ke dia, orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh diatas 3 persen. Kenapa kamu lebih dan rasio hutang kamu 125 persen ke PDB?" tanya Purbaya ke Ito kala itu, dalam konferensi pers, pada Jumat, 19 September 2025. 

Menurutnya, jawaban Ito menunjukkan adanya privilege yang hanya dimiliki negara-negara maju.

“(Kata Ito) itu pertanyaan bagus. Tapi kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang. Kan (itu) kurang ajar, suka-suka dia. Enggak ada teorinya,” lanjut Purbaya menirukan.

Selain itu Purbaya juga menyinggung praktik negara-negara maju lain yang justru kerap melampaui batas defisit maupun rasio utang yang pernah ditetapkan sendiri.

Sebagai contoh, aturan dalam Maastricht Treaty di Eropa yang membatasi defisit maksimal 3 persen dan utang 60 persen dari PDB.

“Sekarang hampir semua negara Eropa melanggar itu, hampir semua yang pernah bilang melanggar. Amerika juga sama, defisitnya mungkin 6 persen, rasio utangnya di atas 100 persen PDB,” jelasnya.

Purbaya menilai fundamental fiskal Indonesia jauh lebih sehat dengan pengaruh dan stabilitas fiskal yang lebih terjaga dibanding banyak negara maju.

“Seandainya kita kepepet, seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita enggak boleh,” pungkasnya.