DPR: Kementerian ESDM Harus Perkuat Mitigasi Distribusi BBM

Langkah antisipatif menjadi keharusan bagi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencegah potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik Pertamina maupun swasta.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan bahwa stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

"BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah," ujar Putri kepada wartawan di Jakarta, Jumat 19 September 2025.

"Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator PAN itu menekankan perlunya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dan swasta. 

"Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat," katanya.

Fraksi PAN, menurutnya, mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional, namun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan. 

"Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada," pungkasnya.