Berita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Polemik Rangkap Jabatan Angga Raka Tidak Perlu Dipermasalahkan

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Polemik rangkap jabatan yang diemban Kepala Badan Komunikasi Presiden Angga Raka Prabowo  tidak perlu dibesar-besarkan.

Dosen komunikasi dari Universitas Dian Nusantara, Dr. Algooth Putranto, menyatakan bahwa selama posisi tersebut masih berada dalam satu rumpun pekerjaan yang sama, hal ini justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik.

“Selama masih dalam rumpun pekerjaan yang sama, yaitu komunikasi, rangkap jabatan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Justru ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa Presiden benar-benar serius untuk meningkatkan komunikasi pemerintah saat ini,” ujar Dr. Algooth Putranto ketika dihubungi RMOL. Jumat 19 September 2025. 


Menurutnya, penunjukan ini dapat mengkonsolidasikan strategi komunikasi pemerintah agar lebih terarah dan efektif. Ia menambahkan bahwa sinergi antara berbagai posisi yang diemban dapat menghasilkan pesan yang lebih konsisten dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Dalam konteks komunikasi pemerintahan modern, efisiensi dan koordinasi adalah kunci utama. Dengan menggabungkan beberapa fungsi komunikasi di bawah satu kepemimpinan yang kompeten, pemerintah sebenarnya sedang menerapkan best practice manajemen komunikasi yang telah terbukti efektif di berbagai negara maju,” tambah Dr. Algooth Putranto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Presiden Angga Raka Prabowo menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima gaji maupun tunjangan dari posisi barunya tersebut sebagai bentuk dedikasi dan tanggung jawab.

“Saya akan menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh. Saya juga telah memutuskan untuk tidak menerima gaji serta tunjangan di tempat saya yang baru sebagai bentuk komitmen penuh saya,” tutup Angga Raka.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya