Berita

Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes. (Foto: Badan Komunikasi Pemerintah)

Politik

Cek Kesehatan Gratis Sudah Jangkau Hampir 30 Juta Penerima

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto telah menjangkau hampir 30 juta orang.

"Program ini sudah menjangkau sebanyak 29,8 juta penerima manfaat," ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi dalam keterangannya, Kamis, 19 September 2025.

Program ini diluncurkan sejak 10 Februari 2025 sebagai bagian dari strategi nasional membangun sistem kesehatan yang adil. Hingga kini, sebanyak 32,3 juta orang telah terdaftar dan tersebar di 10.226 Puskesmas seluruh Tanah Air.


Tahun ini, pemerintah menargetkan 60 juta penerima manfaat dan cakupan penuh secara bertahap. CKG melibatkan Puskesmas, Posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas.

Dari 29,8 juta masyarakat yang sudah mendapatkan layangan, 5,9 juta di antaranya peserta didik dari 91.184 sekolah. Mulai dari jenjang SD hingga SMA, termasuk pesantren di 38 provinsi.

Sebaran dari masyarakat peserta cek kesehatan gratis meliputi perempuan dengan total 17.176.524 orang dan laki-laki sebanyak 12.688.214 orang. Peserta terbanyak berasal dari Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

"Jumlah populasi di provinsi-provinsi tersebut sangat besar. Kita juga menginginkan supaya provinsi lain segera mengejar dengan rate yang sama,” ujarnya. 

Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah peserta CKG paling sedikit.

Untuk mengejar target 60 juta penerima manfaat tahun ini, pemerintah akan terus mengoptimalkan tren pendaftar dan kehadiran periode 10 Februari hingga 17 September 2025, yakni 603.059 pendaftar dan 491.597 orang setiap hari, baik di Puskesmas maupun di sekolah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya