Driver ojek online. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Demonstrasi ojek online (Ojol) di depan Gedung DPR pada Rabu kemarin, 17 September 2025 mengindikasikan ada perpecahan suara di kalangan komunitas. Jumlah massa tak sebanyak demo sebelumnya, beberapa komunitas pun memilih tetap narik dan tidak ikut demo.
Salah satunya Komunitas Ojol Jakarta Utara yang memilih fokus bekerja mencari penumpang dibanding ikut aksi di depan Gedung DPR kemarin.
“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” kata Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur kepada wartawan, Kamis, 18 September 2025.
Ia punya pandangan berbeda dengan isu yang dibawa demonstran soal potongan komisi dari aplikator. Mansyur juga menegaskan Korwil Jakarta Utara tidak terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi kemarin.
“Enggak ada sangkut pautnya. Mereka enggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang
flyer-flyer (ajakan demo) itu,” tambah Mansyur.
Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, langkah ini justru ditolak sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10 persen justru benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti enggak ada. Yang dirugikan justru kita sendiri,” kritiknya.
Ia juga meragukan penurunan komisi akan meningkatkan pendapatan pengemudi. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
"Pemerintah memang harus turun, maksudnya kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” tandasnya.
