Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Polemik Komeng dan Pramono Anung

Eddy Soeparno: Menangani Banjir Butuh Kolaborasi

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masalah banjir menjadi polemik antara Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat Alfiansyah Komeng dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

Di satu sisi, Komeng merasa Jawa Barat selalu disalahkan dalam bencana banjir di Jakarta. Sementara bagi Pramono Anung masalah banjir Jakarta tidak sepenuhnya disebabkan wilayah lain. 

Merespon polemik ini, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menangani masalah banjir dan potensi dampak krisis iklim. 


"Penanganan banjir butuh kolaborasi antar wilayah dan saling mendukung. Karena menangani banjir butuh aksi penanganan dari hulu hingga hilir," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis 18 September 2025.

Karena itu, Wakil Ketua Umum PAN ini mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini. 

"Anomali hujan terus menerus dan tidak menentu adalah buah dari krisis iklim dan darurat sampah yang membawa bencana ekologis besar. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpolemik tapi untuk saling berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim," tuturnya.

Dia meyakini koordinasi yang baik antara Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menangani banjir, sampah, polusi udara hingga krisis iklim akan mencegah dampak yang semakin merugikan masyarakat. 

"Ide wilayah Aglomerasi sebenarnya adalah memastikan kolaborasi antar pemerintah daerah agar ada sinkronisasi pembangunan, koordinasi terpadu dan juga kerjasama ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah mencegah dampak kerusakan lingkungan," lanjutnya. 

Eddy menjelaskan, selaku pimpinan MPR ia juga terus membangun kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman krisis sampah. 

"Kami terus menjalin kolaborasi dengan kepala-kepala daerah di tingkat Kota untuk mendengarkan masukan mereka dalam penyusunan revisi perpres tentang mengolah sampah menjadi energi atau waste to energy," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya