Berita

AM Putranto dan KSP Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Qodari Pastikan KSP Kawal Program Prioritas Prabowo

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan yang telah dirintis pendahulunya, AM Putranto. 

Hal itu ia sampaikan dalam acara serah terima jabatan di Kantor KSP, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Qodari mengatakan, selama ini KSP terbukti memberikan manfaat nyata dalam mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan.


“Jadi ini semua dilanjutkan, karena memang pemerintah Prabowo masih satu tahun ada banyak program-program baru yang tetap harus dikawal, prosesnya, tahapannya, teknokrasinya, agar perjalan dengan optimal, agar ekonomi bergerak,” ujar Qodari.

Ia mencontohkan beberapa peran KSP sebelumnya, seperti memberikan masukan bagi program Bantuan Gizi Nasional (BGN), mendukung kebijakan di Kemenkominfo, hingga mengusulkan penyaluran tunjangan guru secara langsung tanpa melalui pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, ya ratusan ribu, mungkin jutaan guru, bisa merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Qodari mengungkapkan bahwa dirinya juga menerima pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pesan itu menekankan pentingnya KSP untuk memperkuat fungsi komunikasi publik pemerintah.

“Kemarin ada pesan dari Jenderal Teddy untuk lebih KSP membantu komunikasi, membantu program-program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Jadi, nanti insyaAllah kita akan membantu kementerian/lembaga yang ada, tupoksi-tupoksi yang sudah dikerjakan, misalnya oleh PCO. PCO tidak jalan sendiri, tetapi KSP juga akan ikut membantu,” jelasnya.

Menurut Qodari, posisi KSP yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program prioritas menjadikannya strategis dalam menjembatani komunikasi pemerintah kepada publik.

“KSP itu kelebihannya, karena dia monitoring evaluasi semua program prioritas presiden, maka kemudian kita mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa-apa manfaat dari masing-masing program. Nah itu nanti disampaikan, dikomunikasikan,” paparnya.

Qodari menegaskan bahwa KSP tidak hanya fokus mendukung kementerian/lembaga dalam meningkatkan kinerja, tetapi juga memastikan capaian pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Jadi kita bukan hanya terdalam, artinya membantu KL-KL untuk bisa memperbaiki kinerja, program, tetapi juga insyaAllah komunikasi, agar dipahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya