Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto: Sekretariat Presiden RI)
Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap sejumlah menteri dinilai belum cukup menjawab persoalan bangsa. Pasalnya masih ada anggota kabinet yang berkinerja buruk dan pernyataannya berulang kali menyengsarakan masyarakat.
Presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI) Ramadhan Isa menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo hanya menjawab sebagian kecil persoalan.
“Pergantian Sri Mulyani dan Budi Arie memang langkah positif, tapi publik melihat reshuffle ini setengah hati. Masih ada menteri yang seharusnya ikut dievaluasi karena kinerjanya justru menjadi beban,” tegasnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Aktivis yang akrab disapa Dhani ini mengingatkan bahwa reshuffle bukan sekadar bongkar pasang kursi kabinet, melainkan soal arah kebijakan negara.
“Kalau hanya ganti orang tapi kebijakan tetap salah arah, rakyat tidak akan merasakan perubahan. Menteri-menteri yang gagal membaca realitas sosial itu ibarat rem tangan yang membuat pemerintahan tersendat,” ujarnya.
Menurut Dhani, sejumlah menteri juga masih banyak yang mempertontonkan kebijakan menyimpang dari akal sehat publik, pertama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Bayangkan, SPBU swasta dipaksa mengambil minyak dari Pertamina sampai banyak yang gulung tikar. Kebijakan seperti ini bukan hanya membunuh investor, tapi juga menunjukkan negara justru memelihara mafia migas,” ujar Dhani.
Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilai kurang memiliki kepekaan terhadap problem yang dialami rakyat.
“Di tengah perjuangan hidup masyarakat karena berbagai harga naik dan uang sulit dicari, menteri Amran membandingkan harga beras di Indonesia dengan di Jepang. Ia menasehati masyarakat agar tak perlu kuatir karena harga di Jepang lebih mahal. Ini logikanya bagaimana?” kata Dhani.
Ketiga, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Menurutnya, infrastruktur pendamping desa diporakporandakan, sehingga pembangunan desa seperti daerah tertinggal. Padahal desa menjadi tulang punggung ekonomi.
Keempat Menteri Komdigi Meutya Hafid yang tidak mampu menjaga keamanan data digital dan dijuluki ratu blokir. Kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang gagal menciptakan lapangan kerja, malah pengangguran semakin massif dan kementeriannya penyebab biaya sertifikasi K3 mahal.
Dan keenam Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena pernyataan-pernyataannya sering bertabrakan dengan realita sosial, diantaranya yang bergaji Rp15 juta perbulan lebih sehat.
“Jangan sampai rakyat menganggap reshuffle kemarin hanya kosmetik politik. Kalau benar-benar ingin menyelamatkan republik, copot semua menteri provokator ini,” tandasnya.
