Berita

Pendakwah Khalid Basalamah usai diperiksa KPK (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

KPK Sesalkan Pendakwah Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan ke Publik

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 11:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pendakwah Khalid Basalamah diduga membocorkan materi penyidikan ke ruang publik terkait kasus korupsi haji 2023–2024, melalui pernyataannya di  di salah satu podcast di YouTube yang mengungkap informasi detail tentang pengembalian uang kasus tersebut. 

Hal ini disesali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena proses penyidikan terkait kasus tersebut masih terus berjalan.  

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo bahkan menyatakan informasi mengenai pengembalian uang tersebut seharusnya belum diungkapkan ke publik dan merupakan bagian dari materi penyidikan


"Yang pertama terkait dengan informasi detail tersebut, pertama adalah berangkat dari yang bersangkutan menyampaikan di ruang publik. Artinya sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail," kata Budi dalam pernyataanya di Jakarta, seperti dikutip RMOL, Kamis, 18 September 2025.

Budi mengaku, hingga saat ini KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang yang dikembalikan Khalid Basalamah secara bertahap kepada KPK.

"Sehingga memang kami juga belum bisa menyampaikan terkait dengan detail jumlahnya, kemudian teknis pengembaliannya seperti apa, kemudian dari mana saja. Apakah hanya dari saksi yang bersangkutan atau ada dari pihak-pihak lain," terang Budi.

Ia memastikan akan mengungkap secara gamblang hal-hal tersebut pada saat KPK pengumuman nama tersangka dalam perkara ini yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Tentu KPK akan menyampaikan konstruksi perkaranya secara utuh, termasuk barang-barang atau aset yang sudah dilakukan penyitaan dalam perkara ini. Karena dalam perkara kuota haji ini, selain penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, juga sudah dilakukan penggeledahan," pungkas Budi.

Dalam pernyataannya di salah satu podcast di YouTube, pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour itu mengaku sudah mengembalikan uang 4.500 Dolar Amerika Serikat (AS) per jamaah. 

Total ada 122 jamaah yang dibawa oleh travelnya pada masa haji 2024. 

Uang jamaah yang sudah dikembalikan ke KPK adalah 118, sedangkan sisanya merupakan petugas. Artinya jika ditotal, uang yang dikembalikan sekitar Rp8,7 miliar. Namun, angka tersebut belum dibenarkan oleh KPK.

Khalid Basalamah sudah diperiksa KPK pada Selasa, 9 September 2025. Pada saat itu, Khalid mengaku menjadi korban Ibnu Masud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata dari Pekanbaru, yang menawarkan kuota haji khusus, meskipun sudah siap berangkat menggunakan haji Furoda.

Khalid sempat mangkir saat dipanggil KPK pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan sudah ada keperluan lain. Sebelumnya, Khalid Basalamah  sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Senin, 23 Juni 2025.

KPK terus menelusuri adanya dugaan aliran dana korupsi tambahan kuota haji tahun 2024 yang diterima oleh sejumlah pejabat hingga pucuk pimpinan di Kemenag. 

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan memeriksa banyak saksi serta melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

KPK juga telah mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik, serta menyita beberapa aset lainnya. 

Penyidikan kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya