Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv (Foto: Dok. Nasdem)

Politik

Nasdem Peringatkan Distributor Jangan Coba-coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 09:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para distributor dan kios agar tidak mempersulit petani untuk membeli pupuk subsidi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Rajiv. Ia menilai, banyak petani yang sudah memiliki persyaratan lengkap tapi distributor atau kios berdalih stok barangnya tidak ada. Padahal, persediaan pupuk subsidinya berlimpah.

“Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya enggak ngancem. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50 Persen. Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?” kata legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini kepada wartawan di Bandung, Kamis, 18 September 2025.


Rajiv mengajak para petani bekerja sama agar benar-benar bisa mendapatkan harga pupuk subsidi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ia menegaskan jangan sampai petani dipermainkan oleh para distributor atau kios. 

Jika ditemukan ada yang mempermainkan petani, Rajiv mengatakan Komisi IV DPR tidak segan-segan untuk menindaklanjutinya dengan tegas.

“Kalau hari ini punya mimpi mau memainkan dan menggelapkan pupuk, saya kasih tahu dari sekarang secara baik-baik. Saya tidak tidak peduli kamu punya back up siapa, saya tidak peduli kamu dulu dapat izin dari distributor, dari kios karena anggota dewannya siapa, mau sedang menjabat atau pensiun. Kalau ada yang memainkan para petani, saya pastikan izinnya akan saya cabut dan proses pidananya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dengan para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia, sebagai upaya untuk terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

“Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, salah satu tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rajiv juga menegaskan bahwa petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam sistem e-RDKK terlebih dahulu, bukan hanya cukup membawa KTP. 

Kebingungan petani tersebut disebabkan oleh miskomunikasi dan dugaan "ulah pejabat pusat," namun sejatinya membawa KTP saja tidak cukup tanpa pendaftaran e-RDKK. 

“Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Saya selalu catat. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu,” urai Rajiv.

Selanjutnya, Rajiv juga ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan para petani sebagai penerima itu transparan, jelas, dan bisa diawasi bersama, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi, serta aturannya harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani.

“Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung. Ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya