Roy Suryo. (Foto: YouTube CNN Indonesia)
KPU dianggap tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap pencalonan Joko Widodo sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden.
Hal itu disampaikan Roy Suryo selaku penggugat ijazah palsu Jokowi dalam acara Head to Head With Elvira dikutip dari kanal YouTube CNN Indonesia, Rabu malam, 17 September 2025.
Awalnya, Roy menyoroti Peraturan KPU Nomor 731/2025 yang telah dicabut usai gaduh di publik.
“KPU mempermalukan dirinya sendiri. Tapi ketika dia (KPU) mengoreksi, kita pun mengapresiasi, tapi tidak hanya cukup itu, sudah membuat gaduh kepada masyarakat, harusnya mundur. Pertanggungjawabannya adalah mundur. Jelas betul salah besar. Dia hanya untuk melindungi persyaratan nomor 12 tadinya, tujuannya kan itu, menyembunyikan ijazah dan STTB,” ujar Roy.
Lanjut mantan Politikus Demokrat itu, langkah KPU sangat membahayakan buat negeri ini.
“Hampir saja terjadi desakan masyarakat me-Nepal-kan KPU. Mana ada, tidak ada kaitannya (dengan polemik ijazah Jokowi-Gibran), nggak mungkin,” tegas dia.
Roy juga membeberkan konspirasi awal KPU mengeluarkan peraturan tersebut yang jelas menguntungkan Gibran.
“Jadi sampai timbul singkatan KPU itu jangan-jangan Komisi
Pupupapa (Fufufafa),” selorohnya.
Tudingan Roy juga menyasar kepada UGM yang tidak pernah memberikan penjelasan secara ilmiah soal polemik ijazah palsu Jokowi.
“Jadi sebenarnya salah besar kalau kalimatnya kita mempermalukan (UGM). Mereka (UGM) mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kalau UGM mau benar, harusnya UGM itu ilmiah, scientific dalam menggunakan metode-metode scientist dalam menyampaikan paparannya,” tegas dia.
Waketum Relawan BaraJP David Pajung sebelumnya telah menuding Roy Suryo dkk melakukan kebohongan publik sekaligus mendelegitimasi beberapa lembaga seperti UGM dan KPU dari tingkat kota (Solo), provinsi (DKI Jakarta) dan pusat.
“Apa yang dilakukan kawan-kawan Mas Roy (Suryo) dan semua teman-teman ini pada satu sisi kita hargai sebagai bagian dari dinamika sosial-politik. Tetapi pada sisi lain kita menyayangkan karena ini sudah masuk pada situasi-situasi yang saya bisa katakan ini pembohongan publik, karena semua lembaga-lembaga yang berkewenangan sudah menyatakan sesuatu yang berlawanan,” ujar David.
