Berita

Kepala KSP yang baru, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Mengenal Qodari Pengamat Politik yang Jabat Kepala KSP

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Karir Muhammad Qodari atau akrab disapa M Qodari akhirnya berujung di jantung kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 17 September 2025, resmi melantiknya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti Putranto.

Qodari, yang selama ini lebih dikenal sebagai peneliti, analis politik, sekaligus pendiri lembaga survei, kini duduk di kursi strategis yang menjadi simpul komunikasi istana. 

Lahir di Palembang pada 15 Oktober 1973, Qodari sudah lama akrab dengan dunia ide dan penelitian. Alumni Psikologi Sosial Universitas Indonesia ini melanjutkan pendidikan ke University of Essex, Inggris, mengambil kajian perilaku politik, lalu meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan predikat sangat memuaskan. 


Disertasinya mengupas perilaku pemilih dalam Pemilu 2014—kajian yang kini seakan menemukan relevansinya ketika ia berada di lingkaran terdekat presiden.

Jejak karier profesionalnya pun terentang luas. Dari peneliti di ISAI dan CSIS, hingga direktur riset di Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Pada 2006, ia mendirikan Indo Barometer, lembaga survei independen yang menjadikannya salah satu wajah paling dikenal dalam diskursus politik nasional.

Popularitas Qodari kian mencuat ketika ia aktif sebagai pengamat politik yang vokal dan belakangan ikut mendorong gagasan kontroversial lewat gerakan Jokowi-Prabowo (Jokpro). Dari sinilah namanya makin akrab di telinga publik, sekaligus membawanya lebih dekat ke lingkaran kekuasaan.

Kini, Qodari bukan lagi sekadar peneliti yang membaca peta politik dari luar pagar Istana. Dengan bekal pengalaman akademik dan riset politik bertahun-tahun, publik kini menanti bagaimana Qodari menerjemahkan visi ilmiahnya menjadi kebijakan nyata di lingkaran Presiden.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya