Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan santunan kepada 50 anak yatim Kelurahan Tanah Tinggi. (Foto: Dokumentasi BNPP RI)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, pada Rabu 17 September 2025.
Peringatan HUT ke-15 BNPP RI digelar secara sederhana. Sehari sebelumnya, BNPP RI juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 2.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
“Memang saya minta agar dirayakan secara sederhana. Kita laksanakan kemarin dengan bakti sosial pembagian sembako, dan hari ini dengan upacara. Yang penting adalah pelaksanaannya dan maknanya,” ujar Tito dalam amanatnya.
Selain itu, dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-15 BNPP RI ini, juga dilaksanakan pemberian santunan oleh Mendagri Tito kepada 50 anak yatim Kelurahan Tanah Tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan tiga tugas utama BNPP RI. Pertama, menjaga dan memperkuat wilayah perbatasan negara melalui pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Saat ini, BNPP RI telah menghadirkan 15 PLBN yang beroperasi di berbagai titik strategis, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan. Pembangunan PLBN juga menjadi wujud nyata tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan PLBN terpadu.
“Tugas kedua adalah menyelesaikan dispute atau sengketa perbatasan, baik di darat maupun laut. Kita masih menghadapi sejumlah persoalan, khususnya di wilayah Kalimantan dengan Malaysia, serta di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, termasuk di Oecusse. Begitu juga dengan Papua Nugini,” kata Tito.
Lebih lanjut, tugas ketiga BNPP RI adalah membangun daerah-daerah perbatasan menjadi daerah yang maju dan tidak tertinggal dari wilayah lain. Menurut Tito, pembangunan perbatasan tidak hanya menghadirkan pemerataan pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai benteng pertahanan negara.
“Kalau masyarakat di perbatasan hidup makmur dan sejahtera, otomatis wilayah ini akan menjadi buffer zone, menjadi benteng yang menguatkan kedaulatan negara. Itu tugas utama BNPP RI, jangan sampai keluar dari jalur tersebut,” kata Tito.
BNPP RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara hadir sebagai manifestasi cita-cita bangsa untuk menjadikan kawasan perbatasan tidak hanya sebagai garis pemisah, tetapi juga sebagai wilayah strategis yang berkontribusi pada kedaulatan, pertahanan, serta kesejahteraan nasional.
Sebagai penutup, peringatan HUT ke-15 BNPP RI menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen lembaga ini dalam menghadirkan perbatasan yang aman, maju, dan sejahtera. Dengan sinergi pemerintah dan dukungan masyarakat, BNPP RI optimistis mampu mewujudkan visi besar menjadikan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan.
