Sarah Sadiqa. (Foto: Wikipedia)
Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan kabinetnya. Di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, 17 September 2025, sebanyak 12 pejabat baru dilantik untuk mengisi kursi strategis di pemerintahan.
Dua nama besar yang langsung mencuri perhatian publik adalah Djamari Chaniago yang dipercaya sebagai Menko Polhukam dan Erick Thohir yang resmi bergeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Namun, sorotan tak hanya tertuju pada dua figur politik itu. Dari deretan pejabat yang dilantik, ada sosok birokrat perempuan yang perjalanan kariernya nyaris tak pernah lepas dari urusan pengadaan negara yakni Sarah Sadiqa, yang kini resmi dikukuhkan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sarah bukanlah orang baru di dunia pengadaan. Wanita kelahiran 18 Januari 1970 itu bahkan termasuk salah satu figur yang ikut merintis lahirnya LKPP.
Sejak 2021, ia sudah mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LKPP. Dan hari ini, status “plt” itu resmi ditanggalkan setelah Presiden Prabowo melantiknya secara definitif.
Perjalanan karier Sarah bisa dibilang konsisten dan penuh dedikasi. Ia memulai langkahnya pada 1996 sebagai staf perencana pendanaan pembangunan luar negeri di Bappenas.
Dari sana, Sarah ikut menyusun Blue Book?"daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah?"yang memperkenalkannya pada dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lalu pada 1999, Sarah memperdalam ilmunya dengan menempuh studi Master of Science in Law, Policy, and Society di Northeastern University, Boston, Amerika Serikat. Sepulangnya, kariernya semakin fokus ke bidang pengadaan.
Tahun 2005, ia terlibat dalam pembentukan Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bappenas. Dari sinilah, fondasi LKPP mulai dipersiapkan.
Pada 2008, Sarah memilih untuk hijrah penuh ke LKPP. Sebagai ASN, ia sempat bimbang?"bertahan di Bappenas atau ikut membangun lembaga baru itu. Namun, keyakinan akhirnya membawanya ke jalur yang paling relevan dengan keahliannya yaitu pengadaan barang/jasa. Keputusan yang kini terbukti tepat, karena perjalanan panjang itu berujung pada jabatan tertinggi di LKPP.
Pelantikan Sarah diwarnai suasana khidmat, namun juga memberi nuansa segar di tengah dominasi figur politik. Di balik ketegasan Presiden Prabowo saat membacakan sumpah jabatan, terselip pesan kuat, teknokrasi tetap mendapat ruang penting dalam kabinetnya.
Dengan posisi barunya, Sarah akan menghadapi tantangan besar mulai dari memastikan sistem pengadaan pemerintah semakin transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Publik tentu menunggu gebrakannya, terlebih di era digital yang menuntut kecepatan sekaligus akuntabilitas.
