Berita

Ichsanuddin Noorsy. (Foto: Dok. Humas DPR)

Politik

Ekonom: Purbaya Tak Jauh Beda dengan Srimul

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konsep perbaikan tata kelola keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, diprediksi tak jauh berbeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengatakan, latar belakang Purbaya secara keilmuan ekonomi fiskal tidak berbeda dengan Srimul.

"Apakah Purbaya Yudhi Sadewa akan memperbaiki kebijakan ini (tata kelola keuangan)? Saya bilang enggak. Dia tidak akan banyak memperbaiki, tidak akan melakukan terobosan-terobosan baru," ujar Ichsan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 17 September 2025.


"Karena pada hakikatnya, Purbaya adalah orang yang sama, orang yang sealiran dengan Sri Mulyani, orang yang banyak bermain di dunia keuangan, dan dengan pendekatan keuangan itu, mereka mendukung sektor real," sambungnya.

Di awal menjabat Menkeu, doktor ekonomi Universitas Airlangga itu mendapati kebijakan yang diambil Purbaya adalah mengambil duit dari Bank Indonesia, atau burden sharing.

"(Uang itu) digerojokin ke perbankan, untuk mendukung sektor riil. Ini kan syaratnya, ujungnya menjadi bankable," katanya.

Uang sebanyak Rp200 triliun yang disebarkan ke bank-bank, lanjut Ichsan menjelaskan, akan sulit menggenjot pertumbuhan ekonomi, karena tetap mensyaratkan bankable.

"Dalam bahasa yang sederhana, perbankan sebelumnya menerapkan kebijakan pro cyclical. Sebelum diturunkan Rp200 triliun, kebijakan yang di bawah Sri Mulyani, perbankan melakukan kebijakan procyclical," paparnya.

Dengan begitu, artinya Ichsan menilai perbankan telah masuk ke dalam situasi yang tidak pasti, karena akan tetap mengikuti situasi perekonomian yang tidak pasti, untuk menggelontorkan Rp200 triliun karena mengikuti indeks keyakinan konsumen yang turun, mengikuti indeks ekspektasi korporasi yang melemah, dan mengikuti kondisi purchasing manager index yang turun yang diikuti oleh perbankan.

"Apa indikatornya? Dana dari perbankan tetap diturunkan, tapi sangat terbatas. Artinya perbankan makin ketat mencairkan kreditnya," demikian Ichsan menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya