Berita

Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto: Zoom meeting BI)

Bisnis

BI Ramal Ekonomi Dunia Masih Melambat, Hanya Tumbuh 3 Persen Tahun Ini

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 15:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian global masih bergerak dalam tren perlambatan hingga tahun 2025. Ketidakpastian tinggi dan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) disebut menjadi biang kerok melemahnya ekonomi dunia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, berbagai indikator menunjukkan perlambatan terjadi di sebagian besar negara, meski dengan disparitas pertumbuhan.

“Di Amerika Serikat keyakinan pelaku ekonomi menurun seiring implementasi kebijakan tarif yang berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga dan naiknya tingkat pengangguran,” kata Perry dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu, 17 September 2025.


Ia menjelaskan, kondisi serupa juga dialami China yang ekonominya kian tertekan akibat turunnya ekspor ke AS serta lemahnya permintaan domestik, khususnya dari sisi investasi. Disusul oleh Eropa dan Jepang yang ikut terjebak tren penurunan sejalan dengan kinerja ekspor yang tertekan.

Berbeda dengan itu, India justru sedikit meningkat, ditopang stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga.

"Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yaitu sekitar 3 persen," jelas Perry.
 
Prospek yang belum kuat ini, menurutnya akan mendorong sejumlah bank sentral mengambil kebijakan moneter akomodatif.

Perry juga menyoroti meningkatnya probabilitas penurunan Fed Fund Rate (FFR) di AS, yang dipicu oleh naiknya tingkat pengangguran dan tren inflasi menurun. Hal itu tercermin dari turunnya imbal hasil (yield) US Treasury serta pelemahan indeks Dolar AS (DXY).

“Dengan masih tingginya ketidakpastian, aliran modal global ke emas semakin meningkat, sementara ke emerging market sedikit tertahan. Ke depan volatilitas pasar keuangan global masih akan berlanjut, sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri,” tandas Perry.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya