Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi Program Magang Fresh Graduate

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 14:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, berbagai program terobosan dalam Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 patut mendapat apresiasi. Salah satunya adalah Program Magang Fresh Graduate bagi peserta lulusan D3 dan S1. 

Menurut Fahira, inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengangguran muda karena memberikan insentif setara UMP selama enam bulan dan diarahkan sebagai stimulus percepatan ekonomi.

“Lulusan baru sering menghadapi kendala experience trap karena banyak perusahaan meminta pengalaman kerja, sementara fresh graduate belum memilikinya. Program magang ini memberi jawaban persoalan tersebut," kata Fahira melalui keterangan elektronik di Jakarta, Rabu 17 September 2025.


Kata Fahira, program ini memberi solusi dengan menyediakan ruang praktik langsung yang dilengkapi dengan insentif setara UMP serta menunjukkan desain kebijakan kolaboratif yang memperkuat link and match antara perguruan tinggi dan industri.

Namun, menurut Senator Jakarta ini, program magang ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya, memastikan mutu pengalaman belajar terjaga karena tidak semua perusahaan memiliki sistem pelatihan yang terstruktur. 

"Jangan sampai peserta magang bisa terjebak dalam pekerjaan administratif tanpa peningkatan keterampilan. Tantangan lainnya adalah potensi ketimpangan wilayah," kata Fahira.

Fahira mengatakan, daerah dengan basis industri kuat akan lebih diuntungkan dibanding daerah lain. Keberlanjutan pasca magang juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa skema transisi yang efektif, pengalaman enam bulan bisa berakhir tanpa membuka peluang kerja nyata.

Dari berbagai tantangan tersebut, lanjut Fahira, setidaknya terdapat enam rekomendasi yang patut menjadi perhatian. Pertama, standarisasi dan sertifikasi output. Setiap program magang harus menghasilkan sertifikat kompetensi yang diakui industri. Model seperti National Internship Program di Korea Selatan dapat dijadikan rujukan, di mana peserta magang mendapatkan sertifikasi yang meningkatkan daya tawar mereka di pasar kerja.

Kedua, skema insentif bagi perusahaan. Selain dukungan pemerintah, perusahaan yang benar-benar merekrut alumni magang menjadi karyawan tetap bisa diberi insentif pajak atau subsidi pelatihan. Praktik serupa dilakukan di Jerman melalui apprenticeship system, di mana industri aktif berinvestasi pada program pelatihan atau magang karena ada dukungan regulasi dan insentif untuk mereka.

Ketiga, pengawasan mutu program. Fahira merekomendasikan dibentuk task force independen (gabungan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan Kadin) untuk melakukan audit kualitas magang. Audit bisa menggunakan sistem feedback loop dari peserta agar evaluasi berbasis pengalaman nyata, bukan hanya laporan formal perusahaan.

Keempat, fokus pada sektor prioritas ekonomi. Arahkan penempatan program magang ke sektor strategis (manufaktur, digital economy, energi terbarukan, kesehatan) agar magang tidak hanya menjadi jembatan kerja, tetapi juga akselerator transformasi ekonomi.

Kelima, model hybrid dan inklusif. Tidak semua daerah punya ekosistem industri kuat. Oleh karena itu, program bisa memasukkan model virtual internship (skema magang jarak jauh atau remote) agar akses lebih merata. Penting juga memastikan program ini inklusi bagi penyandang disabilitas atau lulusan dari daerah terpencil dengan menyediakan matching system yang adaptif.

Keenam, monitoring keberlanjutan karier. Penting dilakukan tracer study nasional untuk melacak keberlanjutan karier peserta pasca magang. Data ini akan membantu pemerintah menilai efektivitas program sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya