Berita

Anggota Komisi IV DPR RI F-Nasdem Arif Rahman (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR)

Politik

Legislator Nasdem Soroti Kecilnya Alokasi Anggaran Konservasi Laut dan Blue Carbon

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 14:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kecilnya alokasi anggaran untuk konservasi laut dibandingkan program lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman.

Arif Rahman menilai sebagian besar dana (lebih dari Rp6 triliun) terkonsentrasi pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya lebih dari Rp1 triliun. Sedangkan konservasi laut, tata ruang, dan program karbon biru/blue carbon hanya sekitar Rp200 miliar.

“Distribusi anggaran yang besar pada produksi memang penting, tetapi konservasi, tata ruang, dan program karbon biru tidak boleh tertinggal. Bagi NasDem, laut harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap sehat untuk generasi mendatang,” tegas Arif kepada wartawan, Rabu 17 September 2025. 


Anggota DPR asal Dapil Banten I itu menyatakan dukungannya terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) KKP Tahun 2026, selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Kami mendukung penuh RKA KKP Tahun 2026, sepanjang demi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, mendorong daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui prinsip ekonomi biru,” ungkapnya.

Ditegaskannya, Fraksi NasDem juga mencatat bahwa pagu anggaran KKP untuk Tahun 2026  sebesar Rp13 triliun, memberikan peluang besar untuk memperkuat kemandirian sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Selain itu, Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap beberapa program prioritas KKP, seperti pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak rakyat, dan percepatan pergaraman nasional. 

“NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi nelayan, mengingat 25% dari penduduk miskin Indonesia berasal dari kelompok nelayan,” kata Arif Rahman. 

Meski begitu, Legislator Nasdem ini mengharapkan program kampung nelayan juga harus berkeadilan dan tidak hanya menyentuh masyarakat pesisir. 

“Tapi juga dirasakan oleh nelayan yang tidak berada di garis pantai seperti di kawasan danau dan perikanan darat lainnya,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya