Berita

Anggota Komisi IV DPR RI F-Nasdem Arif Rahman (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR)

Politik

Legislator Nasdem Soroti Kecilnya Alokasi Anggaran Konservasi Laut dan Blue Carbon

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 14:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kecilnya alokasi anggaran untuk konservasi laut dibandingkan program lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman.

Arif Rahman menilai sebagian besar dana (lebih dari Rp6 triliun) terkonsentrasi pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya lebih dari Rp1 triliun. Sedangkan konservasi laut, tata ruang, dan program karbon biru/blue carbon hanya sekitar Rp200 miliar.

“Distribusi anggaran yang besar pada produksi memang penting, tetapi konservasi, tata ruang, dan program karbon biru tidak boleh tertinggal. Bagi NasDem, laut harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap sehat untuk generasi mendatang,” tegas Arif kepada wartawan, Rabu 17 September 2025. 


Anggota DPR asal Dapil Banten I itu menyatakan dukungannya terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) KKP Tahun 2026, selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Kami mendukung penuh RKA KKP Tahun 2026, sepanjang demi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, mendorong daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui prinsip ekonomi biru,” ungkapnya.

Ditegaskannya, Fraksi NasDem juga mencatat bahwa pagu anggaran KKP untuk Tahun 2026  sebesar Rp13 triliun, memberikan peluang besar untuk memperkuat kemandirian sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Selain itu, Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap beberapa program prioritas KKP, seperti pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak rakyat, dan percepatan pergaraman nasional. 

“NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi nelayan, mengingat 25% dari penduduk miskin Indonesia berasal dari kelompok nelayan,” kata Arif Rahman. 

Meski begitu, Legislator Nasdem ini mengharapkan program kampung nelayan juga harus berkeadilan dan tidak hanya menyentuh masyarakat pesisir. 

“Tapi juga dirasakan oleh nelayan yang tidak berada di garis pantai seperti di kawasan danau dan perikanan darat lainnya,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya