Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini (Foto: Dok. Novita Hardini)
Pendalaman masalah industri nasional secara holistik atau menyeluruh penting dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada pelaku industri dan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, dalam keterangan resminya di Jakarta saat merespons Panja Daya Saing Industri yang telah dibentuk Komisi VII DPR RI.
“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri, ” tegas Novita, Rabu 17 September 2025.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM," lanjutnya.
Legislator PDIP Dapil 7 Jawa Timur itu juga menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global.
Indonesia, kata Novita, memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, ia menilai peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” jekas Novita.
Lebih lanjut, Politikus PDIP itu juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” tegasnya
Ia menekankan, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.
“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” tutupnya.
