Berita

Petani milenial di Lapas Batang (Foto: Diskominfo Batang)

Politik

PKB Minta Pemerintah Harus Fokus ke Petani Milenial

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 09:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan atas penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp145 miliar. Namun, tambahan anggaran tersebut diminta bisa mendorong terjadinya regenerasi petani di tanah air.

“Fraksi PKB mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian. Tapi harus ada fleksibilitas dalam penggunaannya. Jika ada program yang tidak efektif, sebaiknya digantikan dengan program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 17 September 2025.

Hindun menekankan pentingnya program regenerasi petani, khususnya untuk mendorong lahirnya petani milenial. Menurutnya, jumlah petani terus menurun dengan rata-rata usia yang semakin menua, sementara minat generasi muda untuk bertani masih rendah.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan petani berusia 25?"34 tahun hanya tersisa 10,24 persen, turun dari 11,97 persen pada 2013.

"Anak muda cenderung enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan dan kurang prestisius. Padahal, keberadaan petani milenial sangat penting agar sektor pertanian berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi baru,” ujarnya.

Ia menilai program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas. Saat ini, cakupannya hanya sekitar 4.000 orang, jumlah yang masih jauh dari kebutuhan regenerasi petani.

“Program untuk petani muda harus diperbesar volumenya. Anggaran dari program yang tidak tepat sasaran bisa dialihkan untuk edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas petani milenial,” tegasnya.

Hindun menambahkan, keberhasilan regenerasi petani akan sangat menentukan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

"Pemerintah tidak hanya perlu menambah anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya