Berita

Petani milenial di Lapas Batang (Foto: Diskominfo Batang)

Politik

PKB Minta Pemerintah Harus Fokus ke Petani Milenial

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 09:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan atas penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp145 miliar. Namun, tambahan anggaran tersebut diminta bisa mendorong terjadinya regenerasi petani di tanah air.

“Fraksi PKB mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian. Tapi harus ada fleksibilitas dalam penggunaannya. Jika ada program yang tidak efektif, sebaiknya digantikan dengan program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 17 September 2025.

Hindun menekankan pentingnya program regenerasi petani, khususnya untuk mendorong lahirnya petani milenial. Menurutnya, jumlah petani terus menurun dengan rata-rata usia yang semakin menua, sementara minat generasi muda untuk bertani masih rendah.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan petani berusia 25?"34 tahun hanya tersisa 10,24 persen, turun dari 11,97 persen pada 2013.

"Anak muda cenderung enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan dan kurang prestisius. Padahal, keberadaan petani milenial sangat penting agar sektor pertanian berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi baru,” ujarnya.

Ia menilai program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas. Saat ini, cakupannya hanya sekitar 4.000 orang, jumlah yang masih jauh dari kebutuhan regenerasi petani.

“Program untuk petani muda harus diperbesar volumenya. Anggaran dari program yang tidak tepat sasaran bisa dialihkan untuk edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas petani milenial,” tegasnya.

Hindun menambahkan, keberhasilan regenerasi petani akan sangat menentukan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

"Pemerintah tidak hanya perlu menambah anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya