Berita

Kolase Kandidat Ketua Umum PPP. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kandidat Ketum PPP Berebut Restu Istana

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kandidat Ketua Umum PPP jelang Muktamar X 2025 mulai bermunculan dan menunjukkan dinamika yang masif dalam internal partai.

Sejumlah nama seperti Muhamad Mardiono, Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman hingga Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen kerap menghiasi media nasional sebagai caketum PPP.
    
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menyatakan sinyal restu dari istana alias Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci penting dalam menduduki kursi ketua umum partai politik di Indonesia. 


“Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem presidensial, meletakkan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik ketua umum partai politik,” ucap Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 16 September 2025. 

Ia menyebut terdapat tiga sosok yang secara frekuensi pemberitaan terlihat intens di media nasional. Ketiga sosok tersebut ialah Muhamad Mardiono, Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahudin Uno.

“Menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai partai dalam koalisi pemerintahan,” jelasnya. 

Ethical Politics sebelumnya juga merilis hasil riset “Peta Perbandingan Kandidat Ketua Umum PPP Menuju Muktamar X tahun 2025”.

Hasil tersebut menempatkan Mardiono sebagai kandidat yang memiliki peluang besar untuk kembali menjadi ketua umum pada Muktamar X mendatang.
 
“Dari skor analisa peta perbandingan kekuatan kandidat secara obyektif, kami melihat Mardiono unggul sebab punya rekam jejak dalam pengalaman internal PPP yang cukup lama yakni 28 tahun sehingga memahami seluk beluk partai,” ungkap Hasyibulloh. 

Lanjut dia, Mardiono juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus di masa Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya