Berita

Kolase Kandidat Ketua Umum PPP. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kandidat Ketum PPP Berebut Restu Istana

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kandidat Ketua Umum PPP jelang Muktamar X 2025 mulai bermunculan dan menunjukkan dinamika yang masif dalam internal partai.

Sejumlah nama seperti Muhamad Mardiono, Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman hingga Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen kerap menghiasi media nasional sebagai caketum PPP.
    
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menyatakan sinyal restu dari istana alias Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci penting dalam menduduki kursi ketua umum partai politik di Indonesia. 


“Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem presidensial, meletakkan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik ketua umum partai politik,” ucap Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 16 September 2025. 

Ia menyebut terdapat tiga sosok yang secara frekuensi pemberitaan terlihat intens di media nasional. Ketiga sosok tersebut ialah Muhamad Mardiono, Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahudin Uno.

“Menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai partai dalam koalisi pemerintahan,” jelasnya. 

Ethical Politics sebelumnya juga merilis hasil riset “Peta Perbandingan Kandidat Ketua Umum PPP Menuju Muktamar X tahun 2025”.

Hasil tersebut menempatkan Mardiono sebagai kandidat yang memiliki peluang besar untuk kembali menjadi ketua umum pada Muktamar X mendatang.
 
“Dari skor analisa peta perbandingan kekuatan kandidat secara obyektif, kami melihat Mardiono unggul sebab punya rekam jejak dalam pengalaman internal PPP yang cukup lama yakni 28 tahun sehingga memahami seluk beluk partai,” ungkap Hasyibulloh. 

Lanjut dia, Mardiono juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus di masa Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya