Berita

Kolase Kandidat Ketua Umum PPP. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kandidat Ketum PPP Berebut Restu Istana

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kandidat Ketua Umum PPP jelang Muktamar X 2025 mulai bermunculan dan menunjukkan dinamika yang masif dalam internal partai.

Sejumlah nama seperti Muhamad Mardiono, Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman hingga Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen kerap menghiasi media nasional sebagai caketum PPP.
    
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menyatakan sinyal restu dari istana alias Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci penting dalam menduduki kursi ketua umum partai politik di Indonesia. 


“Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem presidensial, meletakkan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik ketua umum partai politik,” ucap Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 16 September 2025. 

Ia menyebut terdapat tiga sosok yang secara frekuensi pemberitaan terlihat intens di media nasional. Ketiga sosok tersebut ialah Muhamad Mardiono, Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahudin Uno.

“Menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai partai dalam koalisi pemerintahan,” jelasnya. 

Ethical Politics sebelumnya juga merilis hasil riset “Peta Perbandingan Kandidat Ketua Umum PPP Menuju Muktamar X tahun 2025”.

Hasil tersebut menempatkan Mardiono sebagai kandidat yang memiliki peluang besar untuk kembali menjadi ketua umum pada Muktamar X mendatang.
 
“Dari skor analisa peta perbandingan kekuatan kandidat secara obyektif, kami melihat Mardiono unggul sebab punya rekam jejak dalam pengalaman internal PPP yang cukup lama yakni 28 tahun sehingga memahami seluk beluk partai,” ungkap Hasyibulloh. 

Lanjut dia, Mardiono juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus di masa Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya