Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025. (Foto: Sekretariat Presiden)
Setidaknya ada tiga dampak positif dari paket stimulus 8+4+5 yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal merinci ketiga dampaknya adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertama, penyediaan lapangan kerja. Fithra menjelaskan paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja dan jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja.
"Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden," kata Fithra dalam keterangan tertulis, Selasa 16 September 2025.
Salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Selanjutnya, program pemagangan 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan.
"Jadi, pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui pemagangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur," ujarnya.
Lalu, ada program padat karya tunai yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto di antaranya:
- Kopdes Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja
- Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
"Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas. Dan untuk gig worker, pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka," imbuhnya.
Kedua, peningkatan daya beli masyarakat. Fithra menambahkan paket stimulus ini bakal menjaga daya beli, melalui penyaluran bansos beras 10 kg ke 18,3 juta penerima, perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata.
"Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat," jelas Fithra.
Ia menambahkan program cash for work di Kemen PU dan Kemenhub juga bakal menjaga daya beli lewat penciptaan lapangan kerja.
"Itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang," tuturnya.
Ketiga, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tembus 5,2 persen pada akhir 2025.
"Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income (pendapatan untuk dibelanjakan)," pungkasnya.
