Berita

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Dailami Firdaus:

Pengakuan PBB Atas Kemerdekaan Palestina Momentum Setop Agresi Israel

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyambut positif pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaan Palestina. 

Dailami menegaskan, keputusan tersebut harus dijadikan momentum untuk menghentikan segala bentuk kekejaman yang dilakukan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengakuan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi bukti nyata bahwa dunia internasional menolak penindasan. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk menghentikan kekejaman Israel yang telah merampas hak-hak rakyat Palestina," kata Dailami melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 16 September 2025.


Ia menekankan, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan formal semata. Menurutnya, seluruh negara harus segera bergerak memastikan rakyat Palestina dapat menjalani kehidupan bernegara tanpa rasa takut, ancaman, maupun intimidasi militer.

"Dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki komitmen pada kemanusiaan harus memastikan Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada lagi generasi Palestina yang tumbuh dengan trauma akibat penjajahan," kata Dailami.

Dailami juga menyoroti Deklarasi New York yang menjadi salah satu tonggak diplomasi internasional untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian damai Palestina. Menurutnya, deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan hanya sekadar pernyataan moral.

"Deklarasi New York telah menegaskan pentingnya solusi dua negara dan hak Palestina untuk merdeka. Maka sekaranglah saatnya deklarasi itu dijalankan dalam tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada wacana," kata Dailami.

Dailami juga menyerukan agar Israel segera diseret ke pengadilan internasional atas berbagai kejahatan perang yang telah dilakukan. Selama ini, Israel kerap lolos dari jerat hukum internasional karena perlindungan politik dari negara-negara tertentu.

"Kejahatan perang yang dilakukan Israel sudah terlalu nyata, pembantaian, penghancuran rumah warga, blokade ekonomi, hingga pengusiran paksa. Semua itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Israel harus diadili di Mahkamah Internasional," kata Dailami.

Dailami menambahkan, dukungan dunia terhadap Palestina adalah ujian moralitas global. Indonesia, sebagai bangsa yang sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus berada di garda depan dalam mendorong langkah nyata di forum-forum internasional.

"Keberpihakan terhadap rakyat Palestina adalan cerminan terhadap penolakan terhadap bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan," pungkas Dailami.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya