Berita

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Dailami Firdaus:

Pengakuan PBB Atas Kemerdekaan Palestina Momentum Setop Agresi Israel

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyambut positif pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaan Palestina. 

Dailami menegaskan, keputusan tersebut harus dijadikan momentum untuk menghentikan segala bentuk kekejaman yang dilakukan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengakuan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi bukti nyata bahwa dunia internasional menolak penindasan. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk menghentikan kekejaman Israel yang telah merampas hak-hak rakyat Palestina," kata Dailami melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 16 September 2025.


Ia menekankan, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan formal semata. Menurutnya, seluruh negara harus segera bergerak memastikan rakyat Palestina dapat menjalani kehidupan bernegara tanpa rasa takut, ancaman, maupun intimidasi militer.

"Dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki komitmen pada kemanusiaan harus memastikan Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada lagi generasi Palestina yang tumbuh dengan trauma akibat penjajahan," kata Dailami.

Dailami juga menyoroti Deklarasi New York yang menjadi salah satu tonggak diplomasi internasional untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian damai Palestina. Menurutnya, deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan hanya sekadar pernyataan moral.

"Deklarasi New York telah menegaskan pentingnya solusi dua negara dan hak Palestina untuk merdeka. Maka sekaranglah saatnya deklarasi itu dijalankan dalam tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada wacana," kata Dailami.

Dailami juga menyerukan agar Israel segera diseret ke pengadilan internasional atas berbagai kejahatan perang yang telah dilakukan. Selama ini, Israel kerap lolos dari jerat hukum internasional karena perlindungan politik dari negara-negara tertentu.

"Kejahatan perang yang dilakukan Israel sudah terlalu nyata, pembantaian, penghancuran rumah warga, blokade ekonomi, hingga pengusiran paksa. Semua itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Israel harus diadili di Mahkamah Internasional," kata Dailami.

Dailami menambahkan, dukungan dunia terhadap Palestina adalah ujian moralitas global. Indonesia, sebagai bangsa yang sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus berada di garda depan dalam mendorong langkah nyata di forum-forum internasional.

"Keberpihakan terhadap rakyat Palestina adalan cerminan terhadap penolakan terhadap bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan," pungkas Dailami.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya