Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Gatot Nurmantyo: Kita Lebih Neoliberalisme dari Amerika

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah sangat neoliberalisme.

“Yang lebih menyakitkan lagi, 10 persen orang kaya, terkaya (di Indonesia) itu menguasai 49 persen kekayaan yang ada dan sisanya 90 persen untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47 persen, bayangin negara hebat kan kita,” tegas Gatot dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin malam, 15 September 2025. 

Mantan Panglima TNI itu membeberkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah didikte pemodal dalam membuat kebijakan. 


“Kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu, kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan atau tidak saya suntik dana? Bisa jadi seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini akhirnya makin memperparah kehidupan rakyat. Ketimpangan semakin tinggi dan kemiskinan kian merajalela.

“Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu, kredit 85 persen untuk pengusaha besar. Buat UMKM-nya cuma sekitar 15 persen. Ini yang membuat ekonomi tidak jalan,” ungkap dia.

Lulusan AKABRI 1982 ini lantas menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat membuat kehidupan bangsa makin sengsara. 

“Ekonomi kita seperti ini apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah, PSN dan sebagiannya sangat-sangat menyakitkan,” tandas Gatot.

Mengutip Wayback Machine (2008), neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik pada akhir abad ke-20. Paham ini merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Obituari Dudi Sudibyo

Senin, 16 Maret 2026 | 21:36

Sekda Jateng Diperiksa Kejati

Senin, 16 Maret 2026 | 21:12

Mendes Optimistis Ekonomi Desa Bergerak Bersama Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 21:06

Kopra by Mandiri Pertahankan Gelar Best Trade Finance Provider in Indonesia 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Lebih dari 32 Ribu Orang Ikut Mudik Gratis Presisi 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Kunjungi Kantor Agrinas, Menkop Godok Operasional Kopdes

Senin, 16 Maret 2026 | 20:49

Media Berperan Penting sebagai Pilar Demokrasi

Senin, 16 Maret 2026 | 19:48

PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di Empat Kota

Senin, 16 Maret 2026 | 19:28

Survei Konsumen: Komitmen Lingkungan Jadi Penentu Pilihan AMDK

Senin, 16 Maret 2026 | 19:14

Untung dari Perang

Senin, 16 Maret 2026 | 19:05

Selengkapnya