Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Gatot Nurmantyo: Kita Lebih Neoliberalisme dari Amerika

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah sangat neoliberalisme.

“Yang lebih menyakitkan lagi, 10 persen orang kaya, terkaya (di Indonesia) itu menguasai 49 persen kekayaan yang ada dan sisanya 90 persen untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47 persen, bayangin negara hebat kan kita,” tegas Gatot dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin malam, 15 September 2025. 

Mantan Panglima TNI itu membeberkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah didikte pemodal dalam membuat kebijakan. 


“Kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu, kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan atau tidak saya suntik dana? Bisa jadi seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini akhirnya makin memperparah kehidupan rakyat. Ketimpangan semakin tinggi dan kemiskinan kian merajalela.

“Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu, kredit 85 persen untuk pengusaha besar. Buat UMKM-nya cuma sekitar 15 persen. Ini yang membuat ekonomi tidak jalan,” ungkap dia.

Lulusan AKABRI 1982 ini lantas menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat membuat kehidupan bangsa makin sengsara. 

“Ekonomi kita seperti ini apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah, PSN dan sebagiannya sangat-sangat menyakitkan,” tandas Gatot.

Mengutip Wayback Machine (2008), neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik pada akhir abad ke-20. Paham ini merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya