Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Gatot Nurmantyo: Kita Lebih Neoliberalisme dari Amerika

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah sangat neoliberalisme.

“Yang lebih menyakitkan lagi, 10 persen orang kaya, terkaya (di Indonesia) itu menguasai 49 persen kekayaan yang ada dan sisanya 90 persen untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47 persen, bayangin negara hebat kan kita,” tegas Gatot dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin malam, 15 September 2025. 

Mantan Panglima TNI itu membeberkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah didikte pemodal dalam membuat kebijakan. 


“Kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu, kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan atau tidak saya suntik dana? Bisa jadi seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini akhirnya makin memperparah kehidupan rakyat. Ketimpangan semakin tinggi dan kemiskinan kian merajalela.

“Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu, kredit 85 persen untuk pengusaha besar. Buat UMKM-nya cuma sekitar 15 persen. Ini yang membuat ekonomi tidak jalan,” ungkap dia.

Lulusan AKABRI 1982 ini lantas menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat membuat kehidupan bangsa makin sengsara. 

“Ekonomi kita seperti ini apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah, PSN dan sebagiannya sangat-sangat menyakitkan,” tandas Gatot.

Mengutip Wayback Machine (2008), neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik pada akhir abad ke-20. Paham ini merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya