Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Gatot Nurmantyo: Kita Lebih Neoliberalisme dari Amerika

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah sangat neoliberalisme.

“Yang lebih menyakitkan lagi, 10 persen orang kaya, terkaya (di Indonesia) itu menguasai 49 persen kekayaan yang ada dan sisanya 90 persen untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47 persen, bayangin negara hebat kan kita,” tegas Gatot dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin malam, 15 September 2025. 

Mantan Panglima TNI itu membeberkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah didikte pemodal dalam membuat kebijakan. 


“Kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu, kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan atau tidak saya suntik dana? Bisa jadi seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini akhirnya makin memperparah kehidupan rakyat. Ketimpangan semakin tinggi dan kemiskinan kian merajalela.

“Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu, kredit 85 persen untuk pengusaha besar. Buat UMKM-nya cuma sekitar 15 persen. Ini yang membuat ekonomi tidak jalan,” ungkap dia.

Lulusan AKABRI 1982 ini lantas menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat membuat kehidupan bangsa makin sengsara. 

“Ekonomi kita seperti ini apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah, PSN dan sebagiannya sangat-sangat menyakitkan,” tandas Gatot.

Mengutip Wayback Machine (2008), neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik pada akhir abad ke-20. Paham ini merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya