Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Gatot Nurmantyo: Kita Lebih Neoliberalisme dari Amerika

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah sangat neoliberalisme.

“Yang lebih menyakitkan lagi, 10 persen orang kaya, terkaya (di Indonesia) itu menguasai 49 persen kekayaan yang ada dan sisanya 90 persen untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47 persen, bayangin negara hebat kan kita,” tegas Gatot dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin malam, 15 September 2025. 

Mantan Panglima TNI itu membeberkan bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah didikte pemodal dalam membuat kebijakan. 


“Kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu, kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan atau tidak saya suntik dana? Bisa jadi seperti itu,” ungkapnya.

Hal ini akhirnya makin memperparah kehidupan rakyat. Ketimpangan semakin tinggi dan kemiskinan kian merajalela.

“Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu, kredit 85 persen untuk pengusaha besar. Buat UMKM-nya cuma sekitar 15 persen. Ini yang membuat ekonomi tidak jalan,” ungkap dia.

Lulusan AKABRI 1982 ini lantas menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat membuat kehidupan bangsa makin sengsara. 

“Ekonomi kita seperti ini apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah, PSN dan sebagiannya sangat-sangat menyakitkan,” tandas Gatot.

Mengutip Wayback Machine (2008), neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik pada akhir abad ke-20. Paham ini merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya