Berita

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS Nasir Djamil. (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Fit and Proper Test 16 Calon Hakim Agung dan Ad-Hoc MA Rampung Digelar

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 18:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menuntaskan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi III DPR RI, Mohammad Nasir Djamil mengatakan, ada 16 kandidat yang mengikuti proses tersebut. Hasil uji akan dibawa ke rapat pleno Komisi III pada Selasa 16 September 2025.

“Ahamdulillah Komisi III sudah menyelenggarakan fit and proper test untuk para calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc di Makamah Agung Republik Indonesia,” ujar Nasir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025. 


Menurutnya, rapat pleno akan menentukan apakah seluruh calon disetujui, sebagian yang lolos, atau bahkan semuanya ditolak. Keputusan akhir diserahkan pada masing-masing fraksi di Komisi III untuk memberikan penilaian dan persetujuan.

“Jadi mudah-mudahan saja besok ada kabar baik bagi calon-calon hakim tersebut apakah mereka akan lolos dan kemudian menjadi hakim agung atau menjadi hakim ad-hoc di Makamah Agung Republik Indonesia,” pungkas Nasir. 

Adapun 13 calon hakim agung berdasarkan kamar yakni;

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 
Kamar Perdata 
 
5. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
6. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
Kamar Agama
 
7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
8. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer 
 
9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi,  S.H., M.H. - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara
 
10.Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) 
 
11. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E.,  M.Hum. - Hakim Pengadilan Pajak 
12. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
13. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak,  S.H., M.M., M.Hum., C.A. - Hakim Pengadilan Pajak

Sementara itu, 3 untuk hakim Ad hoc yaitu:

Ad hoc HAM
14.Prof. Dr. Agus Budianto,  S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita  Harapan 
15. Bonifasius Nadya Arybowo,  S.H., M.H.Kes - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung 
16. Dr. Moh Puguh Haryogi,  S.H., Sp.N., M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.




Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya