Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Publik Lebih Baik Pelototi Kinerja Gibran Ketimbang Urusi Ijazah

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai dibicarakan publik. Ia menilai, isu ini muncul setelah polemik serupa menyeret ayahnya yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sorotan terhadap ijazah Gibran seolah menjadi kelanjutan dari narasi yang mengarah pada hal-hal personal, bukan substansi kinerja.

“Sudahlah, lebih baik kita bicarakan isu lain saja dibandingkan hanya persoalan ijazah," kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL di Jakarta, Senin, 15 September 2025.


Dia menilai, polemik ini sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden. Fokus publik seharusnya diarahkan pada isu-isu yang lebih penting, seperti capaian pemerintah atau evaluasi kinerja menteri. 

Namun, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga memahami mengapa isu seperti ijazah ini mudah viral. Kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden mungkin belum terlalu terlihat di mata publik, berbeda dengan menteri-menteri yang bisa turun langsung ke lapangan atau mewakili negara dalam urusan internasional.

“Gibran ini selalu kayak anak magang yang belum kelihatan kerjanya, makanya isu ijazah ini mudah sekali jadi sorotan. Padahal, menteri-menteri yang keluyuran di lapangan itu yang lebih layak diobrolin,” ujar Hensa.

Hensat mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan kinerja Gibran dan mengawalnya, dibandingkan membahas hal-hal personal seperti ijazah. Ia menegaskan, sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki tanggung jawab besar yang seharusnya menjadi fokus perhatian publik.

“Negara ini punya banyak PR besar, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang seharusnya kita kawal dan perbincangkan, bukan hal-hal remeh seperti ijazah,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya