Tim Lembaga Negara HAM Pencari Fakta Dibentuk Tanpa Arahan Prabowo

Pemerintah menghormati inisiatif enam lembaga negara bidang HAM yang membentuk tim independen pencari fakta atas ekses demo akhir Agustus 2025 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pembentukan tim independen itu sudah pernah disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah saat Rakor di Kemenko Kumham Imipas pekan lalu.

“Enam lembaga negara HAM itu membentuk tim independen pencari fakta sepenuhnya inisiatif mereka sebagai lembaga negara independen, tanpa ada dorongan apalagi arahan dari presiden atau pemerintah,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Keenam lembaga tersebut yakni Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

"Ketika mengundang mereka ke rapat koordinasi, Kemenko Kumham Imipas betul-betul hanya melakukan koordinasi tanpa memberikan arahan apa pun kepada lembaga negara bidang HAM tersebut," tegas Yusril.

Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa pembentukan tim independen oleh enam LN HAM berbeda dengan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagaimana diusulkan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada presiden dalam pertemuan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara, yang juga masuk dalam 17+8 tuntutan rakyat.

“Berdasarkan pengalaman masa lalu, pembentukan TGPF biasanya dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres), yang sekaligus menetapkan keanggotaan, tugas, dan jangka waktu kerja tim tersebut,” terang Yusril.