Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dokumentasi Setpres)
Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan dana segar senilai Rp200 triliun kepada enam perbankan milik negara hanyalah euforia, dan tidak akan mampu mengatasi masalah ekonomi domestik.
Demikian dikatakan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta kepada RMOL, Senin 15 September 2025.
Diketahui, enam perbankan tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Nasional (BSN).
"Faktanya dana tersebut bukanlah kelebihan penerimaan negara, melainkan berasal dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) yang bersumber utang. Dana SAL tersebut lebih bisa bersifat jaga-jaga untuk tak terduga," kata Nurmadi.
Nurmadi mengatakan, yang menjadi masalah saat ini bukanlah likuiditas perbankan. Menurutnya, Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN) masih laku keras, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih rendah.
"Artinya daya serap kredit masih kurang. Pertumbuhan dan minat investasi masih rendah," kata Nurmadi.
Belum lagi kondisi sektor riil yang semakin berat, produksi menurun, daya kompetisi, beban pajak, peraturan yang kurang berpihak ke industri dalam negeri, sehingga banyak yang bangkrut dan terjadi PHK.
Selain itu kesenjangan pendapatan gaji, tunjangan elite politik dan pejabat dengan ASN dan masyarakat yang semakin timpang, serta korupsi semakin merajalela.
"Ini bagian penting yang harus diperbaiki dan direformasi Presiden Prabowo. Ketimpangan tersebut tentu menekan daya beli dan tekanan konsumsi rakyat kebanyakan," kata Nurmadi.
Nurmadi menilai resep Purbaya tidak bisa mengatasi masalah riil ekonomi atau sekedar hanya iseng iseng sebagaimana sering dia ucapkan.
"Meskipun Purbaya bilang orang pasar, tampaknya respons pasar juga kurang positif. Kita akan buktikan dan tunggu hasilnya seminggu, sebulan atau setidaknya dalam tiga bulan," kata Nurmadi.
