Berikut Dua Keuntungan Komisi Reformasi Polisi Dipimpin Presiden

Permintaan agar Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung Komisi Reformasi Polri tentu beralasan dan masuk akal.

Analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat ada dua pertimbangan Presiden Prabowo pimpin langsung komisi reformasi Polri.

“Pertama, Presiden sebagai kepala negara menjalankan kekuasaan eksekutif untuk mengelola administrasi negara, termasuk membuat pengaturan dan keputusan presiden. Sebagai kepala pemerintahan, maka semua unsur di Polri mulai dari yang berpangkat paling rendah hingga bintang empat akan tunduk dan patuh atas semua arahan presiden,” ujar Jamiluddin kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Dengan begitu, lanjut dia, Komisi Reformasi Polri dapat bekerja efisien dan efektif. Kemudian tekanan dari internal dan eksternal Polri dapat diatasi.

“Jadi, Komisi Reformasi Polri dapat bekerja tanpa tekanan dari mana pun dan dapat memformulasikan fungsi serta tugas Polri yang sesuai dengan negara demokrasi,” jelasnya.

Kedua, sambung Jamiluddin, kalau presiden yang memimpin Komisi Reformasi Polri, maka keputusan yang diambil tidak lagi berupa rekomendasi.  

Sebab menurutnya, banyak komisi selama ini hanya menghasilkan rekomendasi, sehingga suatu institusi berhak untuk tidak melaksanakannya. Akibatnya, banyak hasil kerja komisi yang diabaikan begitu saja.

“Kalau presiden yang memimpin Komisi Reformasi Polri, maka hasilnya dimungkinkan berupa keputusan. Konsekuensinya, Polri wajib melaksanakan semua keputusan Komisi Reformasi Polri,” katanya.

“Bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak memaksa agar keputusan Komisi Reformasi Polri dilaksanakan,” demikian Jamiluddin Ritonga.

Presiden Prabowo sebelumnya diminta segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat. Salah satunya berasal dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.