Berita

Lambang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Politik

Kerja-Kerja Komisi Reformasi Polri Harus Sesuai Tuntutan Demokrasi

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Reformasi Polri yang dikabarkan akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membawa kinerja Polri lebih baik dan profesional. Melalui reformasi, Polri juga dituntut sejalan dengan kondisi demokrasi di Indonesia.

“Polisi diarahkan agar berperan menjaga dan mengawal proses demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta bertindak netral dan profesional sebagai pelayan masyarakat,” tegas pengamat politik Jamiluddin Ritonga merespons wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Polisi, kata dia, harus netral. Artinya bersikap tidak memihak, tidak diskriminatif, dan bebas dari kepentingan politik. Hal ini diperlukan agar polisi tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, termasuk intervensi politik.


“Polisi harus disiapkan lebih profesional. Artinya, polisi bekerja dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Dengan begitu, kata Jamiluddin, polisi nantinya bertugas melindungi warga dari ancaman kejahatan dan memastikan keamanan masyarakat berjalan lancar. 

“Jadi, polisi benar-benar menjadi pelayan masyarakat sipil yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tutupnya.

Pembentukan komisi reformasi merupakan salah satu tuntutan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

"Kami menyampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, disambut juga oleh Pak Presiden, (dengan) segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya