Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Stefanus Gusma bersama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komda Pemuda Katolik Kaltara di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan pada Sabtu, 13 September 2025./Dokumentasi Humas Pemuda Katolik

Politik

Pemuda Katolik Berdiri di Garda Depan Perjuangan DOB Kabudaya

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 13:08 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sebagai wujud kehadiran negara bagi warga perbatasan, percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kalimantan Utara, harus segera direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komda Pemuda Katolik Kaltara yang resmi dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan pada Sabtu, 13 September 2025.

“Pemuda Katolik tidak akan tinggal diam. DOB Kabudaya adalah hak rakyat perbatasan, dan kami berdiri di garda depan memperjuangkannya. Pemekaran ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal keadilan, pemerataan pembangunan, dan masa depan generasi muda di Kaltara. Kami siap bersuara sampai ke pusat agar aspirasi ini tidak lagi ditunda,” tegas Gusma.


Perjuangan DOB Kabudaya sejatinya merupakan perjuangan menghadirkan negara lebih dekat ke masyarakat perbatasan. 

Lanjut Gusma, pemekaran wilayah ini bukan hanya kebutuhan teknis pemerintahan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara di tapal batas.

“Perjuangan DOB Kabudaya adalah perjuangan menghadirkan negara lebih dekat ke masyarakat perbatasan. Pemuda Katolik meneguhkan diri menjadi motor penggerak aspirasi ini, karena kami percaya masa depan Kaltara hanya akan maju bila pembangunan dirasakan merata hingga ke tapal batas,” tegas Gusma.

Untuk itu, Gusma juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarorganisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Sebab, DOB Kabudaya, menurutnya, tidak bisa diperjuangkan sendiri.

“DOB Kabudaya adalah agenda bersama, bukan milik satu kelompok saja. Pemuda Katolik siap bersinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen kepemudaan. Dengan persatuan, suara kita akan lebih kuat, dan perjuangan DOB akan menemukan jalannya. Perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia, bukan halaman belakang yang dilupakan,” pungkasnya.

Menyikapi inu, Gubernur Zainal menegaskan bahwa Rakerda menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap percepatan DOB Kabudaya.

“DOB Kabudaya adalah kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh energi dan suara pemuda. Pemuda Katolik adalah mitra strategis, dan saya minta kalian terus berada di garis terdepan memperjuangkan aspirasi ini sampai ke pusat. Dengan kebersamaan, kita akan wujudkan Kabudaya sebagai kabupaten baru yang kuat dan mandiri,” tegas Zainal.

Adapun, dalam Rakerda Komda Pemuda Katolik Kaltara turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Dispora Kaltara, Kadis ESDM Kaltara, Wakil Bupati Nunukan, Ketua KNPI Kaltara, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya