Berita

Mantan Ketua KPPU atau Dosen FEB Unhas M. Syarkawi Rauf (Foto:RMOL)

Politik

Ini Solusi untuk Masalah Perekonomian Nasional

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Solusi dari permasalahan perekonomian nasional saat ini bukan pada demand side, tetapi revolusi sisi produksi untuk mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional, yaitu bergeser dari pertumbuhan yang digerakkan oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) ke produktifitas penggunaan tenaga kerja dan modal.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Ekonomo Universitas Hasanuddin Sumatera Barat, Muhammad Syarkawi Rauf dalam menyikapi kebijakan demand side dan supply side yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, ada empat faktor yang harus dibenahi Menkeu Purbaya. Pertama, kerangka kebijakan makroekonomi nasional tetap fokus pada supply side view, tidak mengubah arah ke demand side view yang saat ini menjadi kata kunci kebijakan menteri keuangan baru.


"Kerangka kebijakan makro nasional adalah bauran demand side view dengan supply side view," ucap Syarkawi Rauf kepada wartawan, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Kedua, menciptakan aglomerasi ekonomi baru dan mengatasi kekurangan ketersediaan infrastruktur, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan cara meningkatkan belanja infrastruktur sehingga setara dengan Tiongkok yang lebih dari 10 persenGDP-nya.

Ketiga, membenahi kualitas angkatan kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan industrinya diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja lulusan pendidikan teknik dan kimia," ujarnya.

Ke-empat, melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang menyebabkan inefisiensi industri serta tidak memberikan insentif bagi kompetisi dalam industri nasional. Salah satunya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi atau sektor ekonomi utama.

Menurutnya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi oni menghambat peningkatan efisiensi dan pertumbuhan produktifitas industri nasional.

"Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus didorong oleh pertumbuhan produktifitas (Total Factor Productivity – TFP Growth)," demikian Syarkawi Rauf.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya