Berita

Mantan Ketua KPPU atau Dosen FEB Unhas M. Syarkawi Rauf (Foto:RMOL)

Politik

Ini Solusi untuk Masalah Perekonomian Nasional

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Solusi dari permasalahan perekonomian nasional saat ini bukan pada demand side, tetapi revolusi sisi produksi untuk mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional, yaitu bergeser dari pertumbuhan yang digerakkan oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) ke produktifitas penggunaan tenaga kerja dan modal.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Ekonomo Universitas Hasanuddin Sumatera Barat, Muhammad Syarkawi Rauf dalam menyikapi kebijakan demand side dan supply side yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, ada empat faktor yang harus dibenahi Menkeu Purbaya. Pertama, kerangka kebijakan makroekonomi nasional tetap fokus pada supply side view, tidak mengubah arah ke demand side view yang saat ini menjadi kata kunci kebijakan menteri keuangan baru.


"Kerangka kebijakan makro nasional adalah bauran demand side view dengan supply side view," ucap Syarkawi Rauf kepada wartawan, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Kedua, menciptakan aglomerasi ekonomi baru dan mengatasi kekurangan ketersediaan infrastruktur, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan cara meningkatkan belanja infrastruktur sehingga setara dengan Tiongkok yang lebih dari 10 persenGDP-nya.

Ketiga, membenahi kualitas angkatan kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan industrinya diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja lulusan pendidikan teknik dan kimia," ujarnya.

Ke-empat, melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang menyebabkan inefisiensi industri serta tidak memberikan insentif bagi kompetisi dalam industri nasional. Salah satunya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi atau sektor ekonomi utama.

Menurutnya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi oni menghambat peningkatan efisiensi dan pertumbuhan produktifitas industri nasional.

"Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus didorong oleh pertumbuhan produktifitas (Total Factor Productivity – TFP Growth)," demikian Syarkawi Rauf.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya