Berita

Mantan Ketua KPPU atau Dosen FEB Unhas M. Syarkawi Rauf (Foto:RMOL)

Politik

Ini Solusi untuk Masalah Perekonomian Nasional

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Solusi dari permasalahan perekonomian nasional saat ini bukan pada demand side, tetapi revolusi sisi produksi untuk mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional, yaitu bergeser dari pertumbuhan yang digerakkan oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) ke produktifitas penggunaan tenaga kerja dan modal.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Ekonomo Universitas Hasanuddin Sumatera Barat, Muhammad Syarkawi Rauf dalam menyikapi kebijakan demand side dan supply side yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, ada empat faktor yang harus dibenahi Menkeu Purbaya. Pertama, kerangka kebijakan makroekonomi nasional tetap fokus pada supply side view, tidak mengubah arah ke demand side view yang saat ini menjadi kata kunci kebijakan menteri keuangan baru.


"Kerangka kebijakan makro nasional adalah bauran demand side view dengan supply side view," ucap Syarkawi Rauf kepada wartawan, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Kedua, menciptakan aglomerasi ekonomi baru dan mengatasi kekurangan ketersediaan infrastruktur, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan cara meningkatkan belanja infrastruktur sehingga setara dengan Tiongkok yang lebih dari 10 persenGDP-nya.

Ketiga, membenahi kualitas angkatan kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan industrinya diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja lulusan pendidikan teknik dan kimia," ujarnya.

Ke-empat, melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang menyebabkan inefisiensi industri serta tidak memberikan insentif bagi kompetisi dalam industri nasional. Salah satunya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi atau sektor ekonomi utama.

Menurutnya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi oni menghambat peningkatan efisiensi dan pertumbuhan produktifitas industri nasional.

"Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus didorong oleh pertumbuhan produktifitas (Total Factor Productivity – TFP Growth)," demikian Syarkawi Rauf.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya