Berita

Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop (Foto: X)

Politik

Istana Klarifikasi Polemik Video Presiden Prabowo di Layar Bioskop

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum pemutaran film utama.

Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bermula dari rekaman seorang penonton yang diam-diam merekam video pendek tersebut dan membagikannya ke media sosial, hingga viral dan menuai berbagai tanggapan. 

Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan media publik sah-sah saja selama tidak melanggar aturan.


“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Dalam tayangan berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan sebuah kompilasi yang merangkum berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pertemuan kenegaraan di tingkat internasional hingga kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air. 

Seluruh cuplikan tersebut disusun secara sinematik dengan narasi yang menekankan deretan capaian positif pemerintahan yang dipimpinnya.

Video itu juga menampilkan sederet data pencapaian, di antaranya klaim bahwa total produksi beras nasional telah mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025. 

Selain itu, disebutkan bahwa sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah beroperasi di berbagai wilayah, serta Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Tidak hanya itu, tayangan tersebut turut menyoroti peresmian 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan peluncuran 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang dicanangkan pemerintah.

Menariknya, setelah video itu selesai diputar, layar bioskop langsung menampilkan pesan peringatan kepada penonton agar tidak merekam film utama yang akan diputar sesaat kemudian. 

Transisi mendadak dari tayangan capaian pemerintahan ke peringatan anti-pembajakan ini membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus kebingungan.

Kemunculan video yang dikemas layaknya bumper iklan atau trailer film tersebut pun menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan etika penayangan konten politik di ruang hiburan komersial.

Akun Instagram populer yang berfokus pada dunia perfilman, @catatanfilm, bahkan turut menyoroti fenomena ini. 

Dalam unggahannya, akun tersebut mengungkapkan bahwa banyak penonton mengaku terkejut dan menilai tayangan tersebut sebagai sebuah anomali.

Kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri yang menurut mereka tidak pernah menampilkan konten politik semacam itu di layar bioskop.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya