Berita

Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop (Foto: X)

Politik

Istana Klarifikasi Polemik Video Presiden Prabowo di Layar Bioskop

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum pemutaran film utama.

Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bermula dari rekaman seorang penonton yang diam-diam merekam video pendek tersebut dan membagikannya ke media sosial, hingga viral dan menuai berbagai tanggapan. 

Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan media publik sah-sah saja selama tidak melanggar aturan.


“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Dalam tayangan berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan sebuah kompilasi yang merangkum berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pertemuan kenegaraan di tingkat internasional hingga kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air. 

Seluruh cuplikan tersebut disusun secara sinematik dengan narasi yang menekankan deretan capaian positif pemerintahan yang dipimpinnya.

Video itu juga menampilkan sederet data pencapaian, di antaranya klaim bahwa total produksi beras nasional telah mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025. 

Selain itu, disebutkan bahwa sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah beroperasi di berbagai wilayah, serta Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Tidak hanya itu, tayangan tersebut turut menyoroti peresmian 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan peluncuran 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang dicanangkan pemerintah.

Menariknya, setelah video itu selesai diputar, layar bioskop langsung menampilkan pesan peringatan kepada penonton agar tidak merekam film utama yang akan diputar sesaat kemudian. 

Transisi mendadak dari tayangan capaian pemerintahan ke peringatan anti-pembajakan ini membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus kebingungan.

Kemunculan video yang dikemas layaknya bumper iklan atau trailer film tersebut pun menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan etika penayangan konten politik di ruang hiburan komersial.

Akun Instagram populer yang berfokus pada dunia perfilman, @catatanfilm, bahkan turut menyoroti fenomena ini. 

Dalam unggahannya, akun tersebut mengungkapkan bahwa banyak penonton mengaku terkejut dan menilai tayangan tersebut sebagai sebuah anomali.

Kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri yang menurut mereka tidak pernah menampilkan konten politik semacam itu di layar bioskop.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya