Berita

Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop (Foto: X)

Politik

Istana Klarifikasi Polemik Video Presiden Prabowo di Layar Bioskop

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum pemutaran film utama.

Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bermula dari rekaman seorang penonton yang diam-diam merekam video pendek tersebut dan membagikannya ke media sosial, hingga viral dan menuai berbagai tanggapan. 

Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan media publik sah-sah saja selama tidak melanggar aturan.


“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Dalam tayangan berdurasi singkat tersebut, penonton diperlihatkan sebuah kompilasi yang merangkum berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pertemuan kenegaraan di tingkat internasional hingga kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air. 

Seluruh cuplikan tersebut disusun secara sinematik dengan narasi yang menekankan deretan capaian positif pemerintahan yang dipimpinnya.

Video itu juga menampilkan sederet data pencapaian, di antaranya klaim bahwa total produksi beras nasional telah mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025. 

Selain itu, disebutkan bahwa sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah beroperasi di berbagai wilayah, serta Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Tidak hanya itu, tayangan tersebut turut menyoroti peresmian 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan peluncuran 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang dicanangkan pemerintah.

Menariknya, setelah video itu selesai diputar, layar bioskop langsung menampilkan pesan peringatan kepada penonton agar tidak merekam film utama yang akan diputar sesaat kemudian. 

Transisi mendadak dari tayangan capaian pemerintahan ke peringatan anti-pembajakan ini membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus kebingungan.

Kemunculan video yang dikemas layaknya bumper iklan atau trailer film tersebut pun menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan etika penayangan konten politik di ruang hiburan komersial.

Akun Instagram populer yang berfokus pada dunia perfilman, @catatanfilm, bahkan turut menyoroti fenomena ini. 

Dalam unggahannya, akun tersebut mengungkapkan bahwa banyak penonton mengaku terkejut dan menilai tayangan tersebut sebagai sebuah anomali.

Kemudian membandingkannya dengan pengalaman menonton di luar negeri yang menurut mereka tidak pernah menampilkan konten politik semacam itu di layar bioskop.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya