Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian (Foto: Dokumentasi Aminullah)
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah mengeluarkan kritik keras terhadap hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa yang membahas pembentukan Komite Reformasi Polri dan sejumlah usulan lain.
Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian menegaskan bahwa Reformasi Polri bukan sekadar komite atau forum dialog yang berhenti di atas kertas.
"Kami menolak pendekatan setengah hati, Reformasi Polri bukan sekadar komite atau forum dialog yang berhenti di atas kertas. Struktur, budaya, dan mental internal Polri harus dibenahi, dan ini butuh keberanian politik serta implementasi nyata, bukan sekadar wacana," ujar Aminullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Setiap rekomendasi reformasi harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen.
"Karena, reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi! Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah," tegas Aminullah.
Selain kritik keras, Aminullah juga membela Polri terhadap tuduhan bahwa institusi kepolisian menjadi 'dalang' di balik demo anarkis tanggal 25 - 31 Agustus lalu.
"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," katanya.
Ia pun mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi besar akhir Agustus lalu di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
"Polri telah bekerja profesional, bukan untuk menekan rakyat, tetapi memastikan suara rakyat terdengar dalam kondisi aman," tambahnya.
Menurutnya, Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan pada kejadian demo lalu.
"Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa,” tegas Aminullah.
PP GPA juga menegaskan dukungannya terhadap reformasi Polri, dengan syarat langkah nyata segera diambil dan bukan sekadar wacana atau rekomendasi yang tersimpan di meja pejabat.
"Kami siap mengawal setiap langkah nyata, menolak wacana kosong, dan memastikan Polri tumbuh menjadi institusi profesional, berintegritas, dan benar-benar melayani masyarakat. Dan kami menolak tuduhan, asumsi dan narasi oleh para tokoh seolah olah Polri di balik semua kerusuhan pekan lalu," demikian Aminullah.
