Berita

Forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Hunian Vertikal di Jakarta Kebutuhan Mendesak

Sewa Terjangkau Jadi Solusi
JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Jakarta. Pembangunan rumah susun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya harus terus didorong agar warga tetap memiliki akses pada tempat tinggal yang layak.
 
Hal ini disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025.

Kehadiran Chico untuk mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berhalangan hadir.


"Beliau (Pramono) menitipkan pesan penting bahwa transformasi hunian di Jakarta, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," kata Chico.

Dia menekankan, kepemilikan rumah bukanlah satu-satunya solusi, karena skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat.
Dengan catatan, dapat memberikan pilihan sesuai kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," imbuhnya.

Mengutip pesan Pramono, lanjut Chico, bahwa Jakarta bukan lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota-kota global.

"Karena itu, kita harus menyiapkan standar internasional, salah satunya lewat penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau bagi semua warga," tuturnya.
 
Chico juga menekankan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan program pemerintah, termasuk dari BUMD seperti Perumda Sarana Jaya yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI. Dalam momen itu, Chico mengapresiasi inisiatif Balkoters dalam menggelar forum yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan DPRD.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, yang juga jadi narasumber menambahkan, transformasi hunian vertikal di Ibu Kota tidak boleh dipahami sekadar membangun infrastruktur.

Ghozi memandang, pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta. Namun, menurutnya persoalan tidak hanya soal suplai rumah, melainkan juga kesiapan masyarakat untuk menerima konsep tersebut.

"Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? masyarakatnya siap enggak? nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat mewakili dari masyarakat sendiri konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," katanya.
 
Ghozi memberi contoh kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dikenal padat, di mana generasi muda sulit memiliki pilihan hunian selain tinggal bersama orang tua atau mertua. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta menyuplai vertical housing, Sarana Jaya menyuplai Hunian Terjangkau Milik.

"Nah yang paling pertama adalah mindset dari masyarakat. Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing, kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan rumah di Jakarta yang terus meningkat. Selain suplai, Ghozi menekankan pentingnya kualitas hunian dan keberlanjutan.

"Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya