Berita

Forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Hunian Vertikal di Jakarta Kebutuhan Mendesak

Sewa Terjangkau Jadi Solusi
JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Jakarta. Pembangunan rumah susun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya harus terus didorong agar warga tetap memiliki akses pada tempat tinggal yang layak.
 
Hal ini disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025.

Kehadiran Chico untuk mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berhalangan hadir.


"Beliau (Pramono) menitipkan pesan penting bahwa transformasi hunian di Jakarta, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," kata Chico.

Dia menekankan, kepemilikan rumah bukanlah satu-satunya solusi, karena skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat.
Dengan catatan, dapat memberikan pilihan sesuai kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," imbuhnya.

Mengutip pesan Pramono, lanjut Chico, bahwa Jakarta bukan lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota-kota global.

"Karena itu, kita harus menyiapkan standar internasional, salah satunya lewat penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau bagi semua warga," tuturnya.
 
Chico juga menekankan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan program pemerintah, termasuk dari BUMD seperti Perumda Sarana Jaya yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI. Dalam momen itu, Chico mengapresiasi inisiatif Balkoters dalam menggelar forum yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan DPRD.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, yang juga jadi narasumber menambahkan, transformasi hunian vertikal di Ibu Kota tidak boleh dipahami sekadar membangun infrastruktur.

Ghozi memandang, pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta. Namun, menurutnya persoalan tidak hanya soal suplai rumah, melainkan juga kesiapan masyarakat untuk menerima konsep tersebut.

"Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? masyarakatnya siap enggak? nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat mewakili dari masyarakat sendiri konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," katanya.
 
Ghozi memberi contoh kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dikenal padat, di mana generasi muda sulit memiliki pilihan hunian selain tinggal bersama orang tua atau mertua. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta menyuplai vertical housing, Sarana Jaya menyuplai Hunian Terjangkau Milik.

"Nah yang paling pertama adalah mindset dari masyarakat. Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing, kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan rumah di Jakarta yang terus meningkat. Selain suplai, Ghozi menekankan pentingnya kualitas hunian dan keberlanjutan.

"Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya