Berita

Forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Hunian Vertikal di Jakarta Kebutuhan Mendesak

Sewa Terjangkau Jadi Solusi
JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Jakarta. Pembangunan rumah susun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya harus terus didorong agar warga tetap memiliki akses pada tempat tinggal yang layak.
 
Hal ini disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025.

Kehadiran Chico untuk mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berhalangan hadir.


"Beliau (Pramono) menitipkan pesan penting bahwa transformasi hunian di Jakarta, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," kata Chico.

Dia menekankan, kepemilikan rumah bukanlah satu-satunya solusi, karena skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat.
Dengan catatan, dapat memberikan pilihan sesuai kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," imbuhnya.

Mengutip pesan Pramono, lanjut Chico, bahwa Jakarta bukan lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota-kota global.

"Karena itu, kita harus menyiapkan standar internasional, salah satunya lewat penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau bagi semua warga," tuturnya.
 
Chico juga menekankan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan program pemerintah, termasuk dari BUMD seperti Perumda Sarana Jaya yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI. Dalam momen itu, Chico mengapresiasi inisiatif Balkoters dalam menggelar forum yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan DPRD.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, yang juga jadi narasumber menambahkan, transformasi hunian vertikal di Ibu Kota tidak boleh dipahami sekadar membangun infrastruktur.

Ghozi memandang, pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta. Namun, menurutnya persoalan tidak hanya soal suplai rumah, melainkan juga kesiapan masyarakat untuk menerima konsep tersebut.

"Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? masyarakatnya siap enggak? nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat mewakili dari masyarakat sendiri konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," katanya.
 
Ghozi memberi contoh kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dikenal padat, di mana generasi muda sulit memiliki pilihan hunian selain tinggal bersama orang tua atau mertua. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta menyuplai vertical housing, Sarana Jaya menyuplai Hunian Terjangkau Milik.

"Nah yang paling pertama adalah mindset dari masyarakat. Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing, kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan rumah di Jakarta yang terus meningkat. Selain suplai, Ghozi menekankan pentingnya kualitas hunian dan keberlanjutan.

"Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya