Berita

Istana Singha Durbar yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa 9 September 2025. (Foto: ptinews.com)

Politik

Kerusuhan di Nepal Harus jadi Pelajaran Bagi Pejabat RI

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nepal masih bergolak. Kerusuhan massal pecah dipicu oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang, maraknya praktik korupsi, hingga gaya hidup hedon elite beserta anak-anak pejabat yang gemar pamer kekayaan di tengah kesulitan rakyat.

Puncak kemarahan rakyat meledak setelah beredar luas aksi flexing anak pejabat di media sosial. Sementara rakyat terhimpit krisis ekonomi, mereka justru dipertontonkan kemewahan. 

Pemandangan dramatis terlihat ketika rumah-rumah mantan presiden, perdana menteri, hingga menteri ikut menjadi sasaran amarah. Gedung-gedung simbol kekuasaan dibakar, menandakan dendam rakyat yang tidak hanya lahir dari kebijakan terbaru, tetapi juga akumulasi luka lama.


Fenomena di Nepal ini turut dikomentarai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

“Di Nepal, rakyat juga menjarah dan membakar properti mantan presiden, PM, dan menteri. Ternyata dendam rakyat berlaku surut dan awet," kata Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Dia lantas mengingatkan pejabat di tanah air untuk menjadi peristiwa di Nepal sebagai pembelajaran. Dinamika di Nepal sarat vandalisme dan brutalitas, mirip dengan gelombang penjarahan yang pernah melanda Indonesia 1998. 

"Ini pelajaran bagi para pejabat di sini. Jaga tingkahmu sewaktu menjabat, jangan banyak bohong dan nipu, supaya kelak masa pensiunmu tenang,” ujarnya.

Kemarahan rakyat Nepal makin cepat terbakar karena pemerintah sebelumnya sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram.

Dalihnya untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun, bagi publik, terutama generasi muda yang menggantungkan hidup dari media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis, larangan itu dianggap serangan terhadap ruang hidup mereka. Meski kebijakan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur menyala.

Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan digital itu kini menjelma menjadi gerakan besar antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding massa memanfaatkan situasi untuk menjarah, merusak, hingga membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya