Berita

Istana Singha Durbar yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa 9 September 2025. (Foto: ptinews.com)

Politik

Kerusuhan di Nepal Harus jadi Pelajaran Bagi Pejabat RI

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nepal masih bergolak. Kerusuhan massal pecah dipicu oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang, maraknya praktik korupsi, hingga gaya hidup hedon elite beserta anak-anak pejabat yang gemar pamer kekayaan di tengah kesulitan rakyat.

Puncak kemarahan rakyat meledak setelah beredar luas aksi flexing anak pejabat di media sosial. Sementara rakyat terhimpit krisis ekonomi, mereka justru dipertontonkan kemewahan. 

Pemandangan dramatis terlihat ketika rumah-rumah mantan presiden, perdana menteri, hingga menteri ikut menjadi sasaran amarah. Gedung-gedung simbol kekuasaan dibakar, menandakan dendam rakyat yang tidak hanya lahir dari kebijakan terbaru, tetapi juga akumulasi luka lama.


Fenomena di Nepal ini turut dikomentarai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

“Di Nepal, rakyat juga menjarah dan membakar properti mantan presiden, PM, dan menteri. Ternyata dendam rakyat berlaku surut dan awet," kata Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Dia lantas mengingatkan pejabat di tanah air untuk menjadi peristiwa di Nepal sebagai pembelajaran. Dinamika di Nepal sarat vandalisme dan brutalitas, mirip dengan gelombang penjarahan yang pernah melanda Indonesia 1998. 

"Ini pelajaran bagi para pejabat di sini. Jaga tingkahmu sewaktu menjabat, jangan banyak bohong dan nipu, supaya kelak masa pensiunmu tenang,” ujarnya.

Kemarahan rakyat Nepal makin cepat terbakar karena pemerintah sebelumnya sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram.

Dalihnya untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun, bagi publik, terutama generasi muda yang menggantungkan hidup dari media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis, larangan itu dianggap serangan terhadap ruang hidup mereka. Meski kebijakan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur menyala.

Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan digital itu kini menjelma menjadi gerakan besar antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding massa memanfaatkan situasi untuk menjarah, merusak, hingga membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya