Berita

Istana Singha Durbar yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa 9 September 2025. (Foto: ptinews.com)

Politik

Kerusuhan di Nepal Harus jadi Pelajaran Bagi Pejabat RI

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nepal masih bergolak. Kerusuhan massal pecah dipicu oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang, maraknya praktik korupsi, hingga gaya hidup hedon elite beserta anak-anak pejabat yang gemar pamer kekayaan di tengah kesulitan rakyat.

Puncak kemarahan rakyat meledak setelah beredar luas aksi flexing anak pejabat di media sosial. Sementara rakyat terhimpit krisis ekonomi, mereka justru dipertontonkan kemewahan. 

Pemandangan dramatis terlihat ketika rumah-rumah mantan presiden, perdana menteri, hingga menteri ikut menjadi sasaran amarah. Gedung-gedung simbol kekuasaan dibakar, menandakan dendam rakyat yang tidak hanya lahir dari kebijakan terbaru, tetapi juga akumulasi luka lama.


Fenomena di Nepal ini turut dikomentarai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

“Di Nepal, rakyat juga menjarah dan membakar properti mantan presiden, PM, dan menteri. Ternyata dendam rakyat berlaku surut dan awet," kata Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Dia lantas mengingatkan pejabat di tanah air untuk menjadi peristiwa di Nepal sebagai pembelajaran. Dinamika di Nepal sarat vandalisme dan brutalitas, mirip dengan gelombang penjarahan yang pernah melanda Indonesia 1998. 

"Ini pelajaran bagi para pejabat di sini. Jaga tingkahmu sewaktu menjabat, jangan banyak bohong dan nipu, supaya kelak masa pensiunmu tenang,” ujarnya.

Kemarahan rakyat Nepal makin cepat terbakar karena pemerintah sebelumnya sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram.

Dalihnya untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun, bagi publik, terutama generasi muda yang menggantungkan hidup dari media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis, larangan itu dianggap serangan terhadap ruang hidup mereka. Meski kebijakan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur menyala.

Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan digital itu kini menjelma menjadi gerakan besar antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding massa memanfaatkan situasi untuk menjarah, merusak, hingga membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya