Berita

Istana Singha Durbar yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa 9 September 2025. (Foto: ptinews.com)

Politik

Kerusuhan di Nepal Harus jadi Pelajaran Bagi Pejabat RI

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nepal masih bergolak. Kerusuhan massal pecah dipicu oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang, maraknya praktik korupsi, hingga gaya hidup hedon elite beserta anak-anak pejabat yang gemar pamer kekayaan di tengah kesulitan rakyat.

Puncak kemarahan rakyat meledak setelah beredar luas aksi flexing anak pejabat di media sosial. Sementara rakyat terhimpit krisis ekonomi, mereka justru dipertontonkan kemewahan. 

Pemandangan dramatis terlihat ketika rumah-rumah mantan presiden, perdana menteri, hingga menteri ikut menjadi sasaran amarah. Gedung-gedung simbol kekuasaan dibakar, menandakan dendam rakyat yang tidak hanya lahir dari kebijakan terbaru, tetapi juga akumulasi luka lama.


Fenomena di Nepal ini turut dikomentarai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

“Di Nepal, rakyat juga menjarah dan membakar properti mantan presiden, PM, dan menteri. Ternyata dendam rakyat berlaku surut dan awet," kata Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Dia lantas mengingatkan pejabat di tanah air untuk menjadi peristiwa di Nepal sebagai pembelajaran. Dinamika di Nepal sarat vandalisme dan brutalitas, mirip dengan gelombang penjarahan yang pernah melanda Indonesia 1998. 

"Ini pelajaran bagi para pejabat di sini. Jaga tingkahmu sewaktu menjabat, jangan banyak bohong dan nipu, supaya kelak masa pensiunmu tenang,” ujarnya.

Kemarahan rakyat Nepal makin cepat terbakar karena pemerintah sebelumnya sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram.

Dalihnya untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun, bagi publik, terutama generasi muda yang menggantungkan hidup dari media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis, larangan itu dianggap serangan terhadap ruang hidup mereka. Meski kebijakan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur menyala.

Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan digital itu kini menjelma menjadi gerakan besar antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding massa memanfaatkan situasi untuk menjarah, merusak, hingga membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya