Berita

Konferensi pers tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembebasan Aktivis dan Mahasiswa ke Presiden

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah agar segera membebaskan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang yang ditahan dalam kerusuhan demo bulan lalu.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 11 September 2025. 

“Kami juga menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” ujar Lukman kepada wartawan.


Menurutnya, para aktivis muda tersebut sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang tidak seharusnya berada dalam posisi sebagai tahanan. Ia menilai penahanan mereka usai demo ricuh justru dapat mengganggu masa depan mereka.

“Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tegas Lukman.

Kepala Presiden, GNB juga mendorong pembetukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki aksi demo ricuh yang memakan banyak korban jiwa pada Agustus lalu.

"Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," ujarnya.

Lukman menyebut usulan pembentukan Tim Investigasi Independen telah disetujui presiden dan akan ditindaklanjuti. 

"Presiden menyetujui pembentukan itu (Tim Investigasi Independen) dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya