Berita

Konferensi pers tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembebasan Aktivis dan Mahasiswa ke Presiden

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah agar segera membebaskan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang yang ditahan dalam kerusuhan demo bulan lalu.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 11 September 2025. 

“Kami juga menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” ujar Lukman kepada wartawan.


Menurutnya, para aktivis muda tersebut sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang tidak seharusnya berada dalam posisi sebagai tahanan. Ia menilai penahanan mereka usai demo ricuh justru dapat mengganggu masa depan mereka.

“Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tegas Lukman.

Kepala Presiden, GNB juga mendorong pembetukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki aksi demo ricuh yang memakan banyak korban jiwa pada Agustus lalu.

"Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," ujarnya.

Lukman menyebut usulan pembentukan Tim Investigasi Independen telah disetujui presiden dan akan ditindaklanjuti. 

"Presiden menyetujui pembentukan itu (Tim Investigasi Independen) dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya