Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi global climate change leader atau mengambil inisiatif kepemimpinan global untuk mencegah dampak krisis iklim.
Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi narasumber Event Katadata SAFE (Sustainable Action for the Future Economy) 2025 dengan tema “Road to COP30: Elevating Indonesia’s Leadership in Global Climate Action” Flagship di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
Eddy menyampaikan, Indonesia bisa menjadi global climate change leader karena memiliki semua potensi mulai dari sumber energi terbarukan, hutan tropis dan kekayaan sumber daya alam maupun energi terbarukan yang berlimpah.
“Kita bisa memberikan bukti, kita akan membangun sumber energi sebesar 69,5 gigawatt, dan 75 persen di antaranya adalah sumber energi terbarukan,” kata Eddy dikutip Jumat 12 September 2025.
Eddy juga menyampaikan, strategi diplomasi Presiden Prabowo telah menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam geopolitik global.
"Posisi Indonesia yang saat ini strategis baik di BRICS maupun di negara-negara G20 menjadi modal penting untuk menjadi global climate change leader," lanjutnya.
Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum PAN ini, Biodiversity Indonesia merupakan aset yang besar. Indonesia memiliki hutan tropis dengan luas sekitar 127 juta hektar, lahan gambut 7,5 juta hektar, mangrove seluas 3,3 juta hektar. Ditambah lagi Indonesia juga memiliki potensi Carbon Capture Storage (CCS) yang sangat besar.
“(Potensi) ini harus kita tampilkan. Kapan showcase terbaik? Yaitu pada saat penyelenggaraan COP30 di Belem, Brazil November mendatang,” katanya.
“Belem adalah pintu masuk menuju hutan Amazon. Di sisi lain Hutan tropis Indonesia memiliki potensi yang juga besar dalam mencegah dampak perubahan iklim dan ini perlu kita angkat pada COP30,” tuturnya.
Eddy menambahkan untuk menjadi global leader dalam krisis iklim, Indonesia harus memiliki agenda setting dan memberikan contoh yang nyata. Salah satu contoh yang bisa diberikan adalah upaya Indonesia untuk menanggulangi krisis sampah.
Eddy menjelaskan, setiap tahun Indonesia memproduksi 56 juta ton sampah. Dari jumlah itu 40 persen bisa dikelola, sedangkan sisanya 60 persen tidak terkelola, di antaranya ada di ruang publik seperti bantaran kali dan lokasi-lokasi milik masyarakat lainnya.
"Upaya yang saat ini dilakukan pemerintah dan saya juga terlibat di dalamnya adalah memfasilitasi pemerintah daerah mengatasi masalah sampah, mendorong revisi UU Pengelolaan Sampah, dan Menyusun revisi dan integrasi Perpres tentang sampah menjadi energi atau Waste to Energy," tuturnya.
"Jika ini berhasil maka bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengikuti upaya Indonesia mengatasi masalah sampah," pungkasnya.
