Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Purbaya Janji Tambah Anggaran Daerah Usai Kisruh PBB Melonjak

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akan segera dinaikkan. 

Kebijakan ini diambil menyusul gejolak di sejumlah daerah yang nekat mengerek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

Purbaya mengungkapkan, langkah tersebut ditempuh karena banyak pemerintah daerah (pemda) keberatan dengan pemangkasan anggaran dari pusat. Ia menegaskan, rencana ini tengah digodok bersama DPR.


"Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah," ujar Purbaya dalam GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, penyesuaian TKD ini penting agar kegaduhan di daerah bisa mereda. 

"Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang," sambungnya.

Meski begitu, Purbaya belum berani memastikan angka pasti kenaikan TKD. 

"Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti). Ini akan diusulkan sama Komisi IX," jelasnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD. Jumlah ini merosot Rp214 triliun dari outlook 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Sementara itu, kenaikan PBB di sejumlah daerah memang sempat memicu gelombang protes warga. Salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana PBB-P2 dinaikkan hingga 250 persen. Aksi demonstrasi pecah dan berujung pada teguran Presiden Prabowo Subianto terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Kendati kebijakan itu akhirnya dibatalkan, massa tetap turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Gejolak serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur, salah seorang warga mengaku kaget lantaran PBB tanah miliknya pada 2024 melonjak 1.200 persen atau 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya